Integrasi Kebijakan Aksesibilitas Bagi Kaum Difabel

Integrasi Kebijakan Aksesibilitas Bagi Kaum Difabel
Oleh:
Saru Arifin

Pertumbuhan jumlah difabel di Yogyakarta mengalami kenaikan yang signifikan, terutama setelah terjadi gempa bumi pada 27 Mei 2006 yang lalu. Di Sleman, misalnya sebelum gempa jumlah difabel tercatat sebanyak 4.136 jiwa, dan setelah gempa naik menjadi 6.370 jiwa. Demikian juga di Kota Yogyakarta, Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul mengalami kenaikan. Jika dipersentasekan, maka kenaikan tertinggi jumlah difabel terjadi di Bantul yang mencapai 22.71%, disusul peringkat kedua di Sleman yang mengalami kenaikan mencapai 21.26%, dan berikutnya di Gunung Kidul yang mengalami kenaikan mencapai 20.18%. Sementara di Kulonprogo kenaikan jumlah difabel hanya mencapai kisaran 12.13%, dan yang kenaikannya paling sedikit adalah di Kota Yogyakarta yang hanya mencapai 4.04%. Dengan demikian, jumlah difabel pasca gempa mencapai 27.439 jiwa (Kompas, 10/12/2007).
Fakta ini mencerminkan adanya dua kelompok difable pasca bencana alam, yaitu: pertama, adalah mereka yang sudah menjadi difable sebelum terjadinya bencana (existed difable) dan kedua, adalah mereka yang menjadi difable akibat dari terjadinya bencana (newly difable).
Bertambahnya jumlah difabel tersebut, tentu berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan aksesibilitas guna mendukung mereka melakukan aktivitas di ruang-ruang publik. Oleh sebab itu, desain ruang publik yang aksesibel tentu menjadi suatu keniscayaan yang dibutuhkan oleh para difabel. Namun sayangnya, dalam realitas kehidupan masyarakat, keragaman kemampuan fisik ternyata belum sepenuhnya mendapat perhatian, khususnya dalam dunia desain. Jika diperhatikan dalam lingkungan masyarakat, cukup banyak ditemui masalah-masalah ruang arsitektur dan desain produk yang kurang friendly terhadap kaum difabel. Para arsitek cenderung diajarkan untuk mendesain segala jenis bangunan publik yang bersifat standard.
Selain itu, di dalam masyarakat masih muncul stigma akan perbedaan kemampuan atau yang sering disebut kecacatan. Orang buta, pengguna kursi roda, orang tuli dan lain sebagainya, dimasukkan dalam panti-panti rehabilitasi yang memisahkan mereka dengan dunia luar. Seolah mereka adalah kelompok masyarakat yang lain (the other), bukan merupakan bagian dari masyarakat secara utuh dan tidak berhak bersosialisasi dengan orang lain yang bukan golongannya.
Paradigma kebijakan seperti ini cenderung memposisikan kaum difabel sebagai obyek yang perlu disantuni, sehingga kondisi ini berimplikasi pada lemahnya kemerdekaan dan kemandirian untuk melakukan aktivitas di ruang publik. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, pada prinsipnya semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai bagian dari masyarakat. Selain itu, tidak adil jika mengkotak-kotakkan manusia berdasarkan kemampuan fisik yang diberikan Tuhan kepadanya.

Dilema Aksesibilitas
Jaminan atas hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan para difable, telah tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Pengertian aspek kehidupan dan penghidupan difable dalam pasal tersebut, antara lain meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi.
Aksesibilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan tersebut. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, keterbatasan aksesibilitas ke ruang-ruang publik bagi kaum difabel adalah kendala tersendiri dalam mengaktualisasikan hak-hak mereka untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Persoalan aksesibilitas merupakan masalah yang cukup krusial, baik dari aspek penyediaannya maupun optimalisasi penggunaannya. Sehingga, apabila berbicara masalah aksesibilitas, tidak jarang terjadi suatu polemik yang mengatakan, bahwa setelah tersedia sarana dan prasarana akses, apakah difabel akan banyak berdatangan?. Sementara itu, ada juga yang mengatakan, bahwa difabel tidak akan datang bila tidak ada sarana aksesibilitas.
Polemik semacam itu ibaratnya seperti membicarakan mana yang ada lebih dahulu antara telur dan ayam. Selain itu, ada berbagai pendapat yang mengatakan bahwa aksesibilitas itu mahal, aksesibilitas itu merepotkan, terutama pada masa krisis ekonomi seperti sekarang ini, sebab untuk non difabel saja sulit apalagi untuk difabel. Di lain pihak, ada pendapat yang mengatakan bahwa aksesibilitas berarti peningkatan pelayanan bagi konsumen. Karena kemudahan dan kenyamanan bagi difabel tentu akan lebih meningkatkan partisipasi difabel dalam proses pembangunan, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas mereka (Mun’im, 2004).
Apabila dicermati, polemik di atas terjadi dalam ruang wacana yang melibatkan kelompok pro aksesibilitas versus stakeholders. Namun apapun argumentasi yang dibangun dalam perdebatan wacana tersebut, yang jelas secara faktual para difabel mempunyai hak asasi yang butuh diaktualisasikan. Sedikit perbandingan, misalnya di negara-negara maju, kemandirian dalam aksesibilitas ke ruang-ruang publik bagi difabel adalah sama dengan mereka yang normal, sebab desain ruang publik telah diorientasikan untuk semua (design for all), tanpa membedakan lagi antara difabel dengan orang normal, sehingga meskipun para difabel memiliki keterbatasan fisik, tetapi tetap dapat beraktivitas di ruang publik secara leluasa.
Memperhatikan fenomena minimnya aksesibilitas bagi kaum difabel di ruang publik, maka hal itu dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu: pertama, bahwa penempatan para difabel di kantong-kantong panti asuhan dan sejenisnya, secara pragmatis memang lebih memudahkan dalam hal pemberdayaan maupun pembinaan kesehatan mereka. Namun kelemahannya, hal itu “kurang memandirikan” kaum difabel dari aspek mental, sebab mereka hanya bersosilisasi dengan orang yang mempunyai kondisi kekurangan fisik yang sama. Ketika mereka akan berbaur dengan orang normal, maka perasaan inferior di satu sisi menjangkiti mereka, sementara di sisi lain bagi orang yang normal memandangnya sebagai obyek yang patut dikasihani. Penilaian internal dan eksternal kaum difabel tersebut, dengan demikian bersifat subyektif yang hanya melihat pada aspek kekurang sempurnaan fisik semata.
Kedua, paradigma kebijakan yang kurang memandirikan mentalitas dan fisik di atas berimplikasi kepada minimnya kaum difabel yang beraktifitas di ruang-ruang publik kota, seperti di Yogyakarta ini. Sangat jarang ditemui difabel yang menikmati fasilitas publik, baik transportasi, pusat-pusat perbelanjaan maupun tempat-tempat ibadah.
Sebagai contoh, misalnya, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di tiga skala layanan masjid di Yogyakarta ini, yaitu: skala Kota, Kawasan dan Kampung terbukti bahwa masjid pada ketiga skala tersebut tidak mengakomodir hak-hak aksesibilitas bagi kaum difabel, baik pada entrance utama, tempat wudhu maupun serambi masjid. Hasil mapping pada ketiga skala masjid tersebut, sejalan dengan pernyataan responden, bahwa dengan tidak adanya aksesibilitas tersebut menjadi salah satu alasan bagi mereka yang hanya kadang-kadang saja pergi ke masjid (36%) dan bahkan tidak pernah. Menurut mereka, yang tidak pernah ke Masjid selama ini, setidaknya disebabkan oleh tiga alasan pokok, yaitu: pertama, karena tidak ada fasilitas masjid yang mendukung (24.2%). Kedua, yang lebih memprihatinkan lagi, yaitu bahwa yang bersangkutan tidak diperkenankan membawa kursi roda oleh takmir masjid (10.6%); dan alasan ketiga, adalah bahwa tempat wudhunya susah dijangkau (9.1%).
Menurut Fuad (2006), bangunan masjid atau bahkan sebagian besar rumah ibadah di Indonesia didesain begitu megah, namun tidak satupun yang aksesible bagi difabel. Dengan alasan keindahan dan kemegahan, rumah ibadah dibangun dengan tangga-tangga dan dilengkapi dengan lantai yang mengkilap. Realitas ini menggambarkan, bahwa aspek estetika jauh lebih dominan sebagai parameter utama dalam pembangunan masjid sebagai tempat ibadah. Sementara pertimbangan-pertimbangan etika yang mampu menjangkau semua kelompok kurang terakomodasi dengan baik, seperti aksesibilitas pada semua fasilitas bangunan ibadah bagi kelompok difabel. Kondisi ini berimplikasi serius terhadap hak-hak para difabel dalam mengaktualisasikan diri untuk beribadah sebagaimana halnya orang normal.
Integrasi Kebijakan
Terlepas dari kondisi faktual di atas, dalam ranah publik terlihat bahwa memang ada kesan dilematis dalam penyediaan aksesibilitas versus intensitas kehadiran difabel di ruang publik. Dengan model kebijakan “karantina” sebagaimana disebutkan di atas, maka aksesibilitas kaum difabel ke ruang publik sangat terbatas.
Dalam konteks inilah dilema aksesibilitas tampak rasional. Sebab, jika sebaran kaum difabel di ruang publik sangat minim, baik karena faktor kebijakan “karantina”, yang notabenenya jauh dari jangkauan transportasi publik, maupun sarana dan prasarana kota yang tidak mendukung, maka penyediaan aksesibilitas terlihat “agak mubazdir”. Oleh sebab itu, maka implementasi hak aksesibilitas menjadi terhambat.
Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan penyediaan aksesibilitas harus disinergikan dengan kebijakan integrasi sosial melalui penguatan sejumlah hak-hak kaum difabl, baik dari aspek pendidikan, pekerjaan, politik dan lain sebagainya. Melalui kebijakan integrasi sosial tersebut diharapkan tumbuh kesadaran baru dalam memahami kaum difabel, baik dari segi internal kaum difabel maupun dari sisi masyarakat umum. Sebab, bagaimana mungkin paradigma masyarakat terhadap kaum difabel akan bergeser, dari stigmatisasi negatif yang memandang kaum difabel sebagai kelompok yang perlu dikasihani, jika mereka jarang berinteraksi dengan kaum difabel di ruang-ruang publik secara langsung.
Lebih jauh lagi, bahwa upaya penguatan hak-hak asasi kaum difabel, masih memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai element masyarakat, baik stakeholders, baik pemerintah maupun swasta, maupun kelompok-kelompok pejuang HAM difabel. Kini kesempatan sudah terbuka lebar, oleh karena itu, maka penguatan hak-hak difabel harus lebih lantang lagi dikumandangkan untuk menembus skat-skat kendala yang selama ini mengganjal.

Yogyakarta, 4 Mei 2008
Penulis adalah Penelitia Pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM)
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurang KM 14,4, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
sa_riffhuii@yahoo.com

2 Responses to “Integrasi Kebijakan Aksesibilitas Bagi Kaum Difabel”

  1. andina elok puri maharani Says:

    Ijin,menjadikan referensi.
    Wah, Ini tulisan lama sebelum saya mngenal pak Arifin di prajabatan….pasti saat tulisan ini dibuat,pak Arifin msh remaja.hahaha

  2. Warfarina: Un estudio de interacción del Citalopram con la warfarina (sustrato de CYP3A4 y CYP2C9)
    demostró que es poco probable que el Citalopram tenga algún efecto sobre la farmacocinética
    y la farmacodinamia de la warfarina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: