Pelayanan Bimbingan Dan Kerja Sama Teknis

Pelayanan Bimbingan Dan Kerja Sama Teknis HAM

Oleh :

Dw Gd Sudika Mangku, SH*

Pentingnya memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi oleh hukum, telah ditekankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak pembuatan rancangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan telah menjadi pedoman bagi organisasi ini dalam kegiatannya memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini nyata dalam hasil karya Program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Layanan Penasehat dan Kerjasama Teknis di bidang Hak Asasi Manusia.

Majelis Umum secara resmi membentuk Program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Layanan Penasehat di bidang Hak Asasi Manusia (Resolusi 926 (X) 14 Desember 1955). Dengan demikian, Majelis Umum secara khusus memberikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk membuat ketentuan tentang bantuan di bidang Hak Asasi Manusia, termasuk jasa penasehat ahli, beasiswa dan danasiswa, serta seminar-seminar atas permintaan pemerintah-pemerintah.

Program ini lebih diperkuat lagi ketika Dana Sukarela untuk Layanan Penasehat dan Bantuan Teknis dalam bidang Hak Asasi Manusia (selanjutnya dinamakan Dana Sukarela bagi Kerjasama Teknis dalam bidang Hak Asasi Manusia) di bentuk oleh Sekretaris Jenderal pada November 1987, sesuai dengan Resolusi 1987/38 Komisi Hak Asasi Manusia tertanggal 10 Maret 1987, dan keputusan 1987/147 Dewan Ekonomi dan Sosial tertanggal 29 Mei 1987. Tujuan dari adanya dana tersebut adalah untuk memberikan dukungan keuangan tambahan bagi kegiatan-kegiatan praktis yang terpusat pada penerapan konvensi internasional dan instrument-instrumen internasional yang lainnya mengenai hak asasi manusia, yang diumumkan secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan khusus atau organisasi-organisasi regional yang lain.

Sesuai dengan resolusi-resolusi Komisi Hak Asasi Manusia yang terkait, kegiatan-kegiatan praktis yang dibiayai oleh Dana Sukarela tersebut adalah :
a. Dukungan bagi kerjasama internasional yang ditujukan untuk membangun serta memperkuat lembaga dan infrastruktur nasional maupun regional, yang akan mempunyai pengaruh jangka panjang bagi penerapan yang lebih baik dari kovensi internasional dan instrument-instrumen internasional lainnya yang menyangkut hak asasi manusia yang diberlakukan oleh PBB, badan khusus atau oraganisasi-organisasi regional yang lain;
b. Bantuan ahli dan teknis kepada Pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan bagi pemenuhan standar internasional hak asasi manusia;
c. Proyak dan program-program yang dapat berperan sebagai penggerak dalam mewujudkan praktis standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional;
d. Proyek-proyek untuk perlindungan hukum dan memperkuat kemandirian badan peradilan;
e. Penilaian yang komprehensif atas kebutuhan dan program menyeluruh suatu negara, termasuk proyek-proyek khusus yang ditujukan untuk memperkokoh insfrastruktur hak asasi manusia di suatu negara.

Oleh karena, program bantuan teknis yang dibiayai dengan Dana Sukarela merupakan program komprehensif yang memberikan bantuan praktis bagi pembangunan insfrastruktur nasional dan regional hak asasi manusia. Komponen-komponen program terfokus pada penggabungan standar-standar internasional hak asasi manusia kedalam hukum dan peraturan-peraturan nasional, dan pada pembangunan atau pengokohan lembaga-lembaga nasional yang mampu memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan demokrasi berdasarkan hukum. Bantuan-bantuan semacam ini dewasa ini berbentuk layanan penasehat ahli, pelatihan, lokakarya dan seminar-seminar, beasiswa, dana bantuan, pengadaan informasi dan dokumentasi, dan penilaian kebutuhan-kebutuhan domestik yang menyangut hak asasi manusia.

Dalam bagiannya, Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, dalam seluruh Deklarasi Wina dan Program Aksi yang ditetapkannya pada Juni 1993, mengakui pentingnya layanan penasehat dan bantuan teknis mengenai hak asasi manusia dan menghendaki adanya peningkatan program tersebut. Deklarasi tersebut selanjutnya menyatakan bahwa Pusat Hak Asasi Manusia harus menyediakan bantuan teknis dan keuangan, khususnya bagi perluasan dan penerapan rencana aksi yang menyeluruh dan saling berkaitan untuk negara-negara yang memintanya. Rencana-rencana aksi ini akan mengintegrasikan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk :
a. Memperkokoh lembaga-lembaga hak asasi manusia dan demokrasi;
b. Memperbaiki fasilitas-fasilitas lembaga kemasyarakatan;
c. Memberikan perlindungan hukum bagi hak asasi manusia;
d. Mendidik dan melatih aparat, pengacara, hakim, politisi, aparat keamanan dan unsur-unsur lain yang berkenaan dengan hak asasi manusia;
e. Pendidikan umum dan informasi masyarakat untuk memajukan penghargaan terhadap hak asasi manusia;
f. Cara-cara lain untuk meningkatkan fungsi yang baik dari aturan hukum.

Pendanaan Dan Penyelenggaraan Program Kerjasama Teknis
Program Kerjasama Teknis di bidang hak asasi manusia dibiayai dari anggaran rutin Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dana Sukarela untuk Kerjasama Teknis di bidang Hak Asasi Manusia, yang mulai bekerja pada tahun 1988 dan sampai hari ini telah menerima lebih dari 19 juta dolar Amerika dalam bentuk janji bantuan dan sumbangan.

Pengembangan, penerapan, dukungan dan tindak lanjut program dilakukan oleh Cabang Kerjasama Teknis dari Pusat Hak Asasi Manusia, di bawah arahan Asisten Sekretaris Jenderal untuk Hak Asasi Manusia. Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memegang tanggung jawab penuh atas program tersebut, di bawah perintah Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum 48/141 tanggal 20 Desember 1993, Komisi Tinggi, melalui Pusat Hak Asasi Manusia, diberi mandate untuk memberikan layanan penasehat dan bantuan teknis atas permintaan Negara-negara dan organisasi-organisasi hak asasi manusia bila dipandang perlu, dengan tujuan untuk mendukung program dan aksi di bidang hak asasi manusia.

Pendekatan Program
Program Kooperasi Teknis terkadang memberikan bantuan untuk mendukung proyek-proyek yang dimulai oleh organisasi non-pemerintah, organisasi hak asasi manusia regional maupun pemerintahan, program tersebut sejak semula bukan merupakan sumber dana bagi proyek-proyek yang dikembangkan di luar Pusat Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, program ini merupakan sumber nasehat dan bantuan substantif dalam bidang hak asasi manusia, dalam kerangka kerja program yang komprehensif yang bekerjasama dengan pemerintah atas permintaan mereka, melalui penilaian kebutuhan-kebutuhan yang bersumber dari Pusat Hak Asasi Manusia dan proyek-proyek yang dirancang melalui kerjasama dengan negara-negara penerima.

Pada umumnya Pusat Hak Asasi Manusia menanggapi permintaan pemerintah dengan melakukan penilaian yang hati-hati terhadap kebutuhan bantuan hak asasi manusia Negara tersebut. Program-program bantuan kemudian dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut secara koordinatif dan komprehensif. Pusat Hak Asasi Manusia secara langsung menerapkan semua proyek yang ada dibawah wewenangnya, dengan memanfaatkan keahlian yang dikembangkan oleh stafnya di bidang-bidang yang terkait, dan bertindak sebagai coordinator dan focal point bagi unsur-unsur program lain yang berkaitan dengan kebutuhan hak asasi manusia Negara yang bersangkutan.

Muatan Program
Program Kerjasama Teknis secara bertahap telah meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan bantuan di berbagai bidang, yang dewasa ini memberikan kerangka kerja yang bermanfaat bagi upaya-upaya nasional yang diarahkan untuk memperkuat hak asasi manusia dan aturan hukum. Program Kerjasama Teknis dari Pusat Hak Asasi Manusia, bekerjasama dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, Pemerintah dan organiasi-organisasi non-pemerintah menawarkan dukungan-dukungan berbentuk program-program komprehensif dan proyek-proyek bertarget dari suatu Negara, dalam bentuk layanan penasehat ahli, pelatihan, lokakarya dan seminar-seminar, proyek-proyek informasi dan dokumentasi, beasiswa dan berbagai bentuk bantuan keuangan lain, dalam bidang utama seperti dijabarkan di bawah ini :

A. Rencana Aksi Nasional
Dalam deklarasi dan Program Aksi Wina yang ditetapkan pada Juni 1993, Konferensi Dunia tentang hak asasi manusia mengusulkan agar Pusat Hak Asasi Manusia membantu Negara-negara dalam mempersiapkan rencana aksi pada tingkat nasional melalui kegiatan layanan penasehat dan bantuan teknisnya.

B. Bantuan Konstitusional
Pusat Hak Asasi Manusia memberikan bantuan bagi pencantuman norma-norma hak asasi manusia dalam konstitusi nasional, dan dapat berperan sebagai fasilitator dalam mendorong konsensus nasional mengenai unsur-unsur yang akan dimasukkan dalam konstitusi tersebut. Bantuan untuk tujuan ini dapat berbentuk layanan penasehat ahli, penyelenggaraan konferensi, penyediaan informasi dan dokumentasi mengenai hak asasi manusia ataupun dukungan bagi kampanye informasi publik untuk menjamin keterlibatan semua sektor dalam masyarakat.

C. Bantuan Untuk Pemilihan Umum
Pusat Hak Asasi Manusia telah terlibat dalam bantuan untuk melaksanakan pemilihan umum lebih dari lima tahun melalui Program Bantuan Teknisnya. Sejak 1990 Pusat Hak Asasi Manusia telah memberikan bantuan untuk pemilihan umum bagi Rumania (1990-1992), Albania (1991), dan Afrika Selatan (1993).

D. Bantuan Pembentukan Badan Legislatif
Pusat Hak Asasi Manusia menyediakan ahli-ahli internasional dan staff khusus untuk membantu pemerintah membentuk badan legislatif, yang akan mempunyai dampak nyata bagi hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Sasaran bantuan itu adalah agar hukum tersebut selaras dengan standar internasional, seperti yang ditentukan dalam instrument-instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan regional.

Subyek yang sesuai dengan komponen program ini mencakup undang-undang hukum pidana, hukum acara pidana, peraturan tentang pemasyarakatan, undang-undang yang berkenaan dengan perlindungan kaum minoritas, undang-undang yang mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi, undang-undang tentang peradilan dan praktek hukum, undang-undang keamanan.

E. Bantuan Dalam Pembentukan dan Pengokohan Lembaga Nasional
Tujuan pokok Program Kerjasama Teknis adalah untuk mengkonsolidasikan dan memperkokoh peran yang dapat dijalankan oleh lembaga-lembaga nasional dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pusat Hak Asasi Manusia dipedomi oleh prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status lembaga nasional yang ditetapkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia dalam resolusi 1992/54 tanggal 3 Maret 1992 dan selanjutnya oleh Majelis Umum melalui resolusi 48/134 tanggal 20 Desember 1993. Program aksi ini menetapkan 4 tujuan khusus : memajukan konsep lembaga hak asasi manusia nasional; membantu menciptakan lembaga-lembaga yang efektif; membantu pengokohan lembaga-lembaga yang sudah ada; dan mendorong kerjasama antar lembaga.

G. Beasiswa Hak Asasi Manusia
Resolusi Majelis Umum nomor 926 (X) tanggal 14 Desember 1955 yang secara resmi membentuk program layanan penasehat, langsung mencatumkan beasiswa untuk hak asasi manusia. Dalam program ini, beasiswa diberikan hanya kepada calon-calon yang diajukan oleh pemerintah mereka dan dibiayai oleh anggota rutin layanan penasehat.

Kerjasama Keseluruhan Sistem
Melalui pendekatan program Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pusat Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan erat dengan perwakilan dan program-program Perserikatan Bangsa-Bangsa yang aktif di Negara-negara yang bersangkutan, bekerjasama dengan Koordinator Organisasi yang bertugas di Negara tersebut, dalam memastikan bahwa sumbangan Pusat Hak Asasi Manusia adalah bagian dari intervensi system Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terkoordinir dan yang melengkapi proyek pihak-pihak lain yang mendukung sasaran, program dan rencana aksi pemerintah.

Dengan demikian, kegiatan kerjasama teknis Pusat Hak Asasi Manusia ditempatkan dalam konteks usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional yang menyatu, melalui program-program nasional terpadu yang menyatukan masukan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan masukan-masukan nasional dan pihak-pihak lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pada dasarnya, pusat perhatian adalah pada pembangunan yang berkesinambungan dan akhirnya penghapusan bantuan eksternal.

Kesimpulan
Program Kerjasama Teknis merupakan unsure vital dalam system bantuan menyeluruh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperkuat aturan hokum, berdasarkan standar-standar Perserikatan Bangsa Bangsa yang relevan yang diwujudkan dalam penetapan standar hak asasi manusia oleh Organisasi tersebut selama setengah abad.

Pusat Hak Asasi Manusia yang menghubungkan dan menerapkan program di bawah petunjuk Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, adalh satu-satunya unit dalam system Perserikatan Bangsa Bangsa yang secara spesifik dan eksklusif mengemban tanggung jawab kelembagaan terhadap hak asasi manusia. Semua kapasitas tersebut adalah dasar dari Program usahanya untuk membantu negara-negara dalam memperkokoh kekuasaan kekuasaan hokum dalam wilayah hukumnya masing-masing.

*Penulis adalah Pengelola cIILs Jogjakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: