Gencatan Senjata

Gencatan Senjata

(Armistice)

Oleh :

AGIS ARDHIANSYAH,S.H

Gencatan senjata bukanlah kesepakatan damai, meskipun tujuannya adalah pemberhentian bentrokan bersenjata, mencegah terjadinya kekerasan. Pencegahan tersebut mungkin saja tidak jelas sampai kapan berlakunya atau hanya berlaku dalam rentang waktu tertentu. Sebuah perjanjian gencatan senjata tidak mengakhiri perang antara pihak-pihak yang bertikai.  Perang akan terus berlanjut dengan segala implikasinya bagi pihak-pihak yang bertikai dan pihak-pihak netral. Contohnya adalah Perjanjian Gencatan Senjata Korea tidak menyebutkan rentang waktu dan tidak berlaku lagi bila salah satu pihak memutuskan untuk mengakhirinya. Sangat jarang dalam perjanjian gencatan senjata disebutkan sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian tersebut.

Di masa lalu, perjanjian gencatan senjata seringkali dipergunakan untuk mengisolir orang-orang yang terluka dan tewas dari medan peperangan agar mereka tidak menjadi sasaran pertempuran. Tetapi saat ini, perjanjian gencatan senjata dipandang penting karena sebagian besar perjanjian ini tidak didahului oleh kesepakatan damai seperti yang berlaku di masa lalu, sehingga menjadi satu-satunya cara untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai tersebut. “Aturan Perang di Daratan” yang dikeluarkan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat tahun 1956, mendefinisikan gencatan senjata dan hal-hal lain menyangkut masalah ini. “Sebuah gencatan senjata adalah penghentian kekerasan dalam suatu rentang waktu yang disetujui oleh pihak-pihak yang bertikai.  Gencatan senjata bukan perdamaian parsial atau temporer; gencatan senjata hanya merupakan penundaan operasi militer dalam skala tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.”

Tanggal dan Waktu Efektif: Khususnya sangat penting untuk menyediakan jangka waktu tertentu untuk menginformasikan gencatan senjata tersebut ke pos-pos mereka agar perjanjian tidak dilanggar tanpa sengaja ketika sudah berlaku efektif.  Bahkan di era komunikasi instan seperti sekarang ini, tidak semua prajurit atau pasukan dilengkapi peralatan untuk menerima informasi secara langsung.

Durasi: Di masa lalu adalah hal yang biasa untuk menyebutkan rentang waktu berlakunya perjanjian gencatan senjata.  Di masa kini, ketentuan tersebut sering diatur, kemungkinan atas dasar asumsi bahwa kesepakatan damai akan berlangsung dalam waktu dekat. Ketika sebuah perjanjian gencatan senjata tidak menyebutkan secara spesifik rentang waktu pemberlakuannya, maka perjanjian tersebut akan berlaku efektif hingga salah satu pihak membatalkannya. Meskipun tidak ada ketentuan yang mengatur hal ini, sangatlah penting bagi pihak yang hendak membatalkan perjanjian tersebut untuk mengumumkan niatnya terlebih dahulu.

Batas Demarkasi dan Zona Netral: Meskipun tidak ada aturan khusus dalam ketentuan perang manapun yang mengatur batas demarkasi dan zona netral (istilah terakhir sering juga disebut sebagai “no-man’s land” atau kawasan bebas), pengaturan masalah ini akan sangat berguna untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan yang secara tidak sengaja dapat mengakibatkan berlangsungnya konflik.

Hubungan dengan Masyarakat Setempat: Di setiap gencatan senjata salah satu pihak hampir selalu menduduki wilayah pihak yang lain. Hal ini berarti masyarakat sipil dari pihak musuh akan selalu berada di wilayah yang dikuasainya. Pedoman Perang Darat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menyatakan bahwa bila tidak ada ketentuan mengenai hal ini dalam perjanjian gencatan senjata hubungan dengan masyarakat setempat akan berlaku seperti sedia kala, masing-masing pihak “harus memberlakukan hak-hak yang berlaku sebelumnya, termasuk hak untuk mencegah atau mengendalikan seluruh interaksi antara masyarakat setempat dengan pihak musuh.”

Tindakan yang Tidak Diperbolehkan: Perjanjian gencatan senjata jarang sekali menyebutkan secara spesifik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak selain tindakan kekerasan yang biasa terjadi secara umum; dan biasanya salah satu pihak tidak akan melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan bila pihak musuh tidak mendahuluinya. Namun, setiap pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata, termasuk setiap tindakan kekerasan, akan tergolong sebagai “tindakan yang tidak diperbolehkan.” Meskipun Perjanjian Gencatan Senjata Korea tidak menyebutkan hal ini secara spesifik, kekerasan yang terjadi di zona demiliterisasi Korea Utara, pembangunan terowongan di zona tersebut, dan pendaratan pasukan di Korea Selatan, dengan misi membunuh Presiden Republik Korea, tentu saja tergolong sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan.

Tawanan Perang: Hal ini merupakan hal yang paling sulit untuk dinegosiasikan oleh para negosiator Perjanjian Gencatan Senjata Korea, dan solusinya hanya dapat berjalan selama setahun. Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa berkeras pada “repatriasi secara sukarela”, yang berarti para tawanan bebas kembali ke pihak angkatan bersenjata tempat ia bekerja ketika tertawan, atau ke tempat lain yang ia mau. Alasannya terutama karena Korea Utara menguasai sebagian besar Korea Selatan di awal berlangsungnya konflik, mereka merekrut seluruh tentara Korea Selatan yang tertawan atau menyerahkan diri ke dalam pasukan mereka.  Para tentara ini tidak berkeinginan untuk “direpatriasi kembali” ke Korea Utara. “Repatriasi secara sukarela” kini diterapkan dalam hukum internasional dan ketentuan mengenai hal ini tentu akan dimasukkan dalam perjanjian gencatan senjata di masa mendatang.

Instrumen Konsultatif: Aturan dalam Perjanjian Gencatan Senjata Korea  menunjukkan contoh-contoh komite yang baik yang dibentuk oleh perjanjian gencatan senjata. Ada Komisi Repatriasi Negara-negara Netral untuk mengawasi gencatan senjata dengan memperhatikan kepentingan tawanan perang; Komisi Gencatan Senjata Militer (dengan tim gabungan) untuk mengawasi implementasi gencatan senjata; dan Komisi Pengawasan Negara-negara Netral (dengan tim inspeksinya sendiri) untuk memastikan kepatuhan kedua belah pihak terhadap aturan-aturan dalam perjanjian gencatan senjata tersebut.

Berbagai Masalah Politik-Militer: Ada saatnya ketika para negosiator suatu perjanjian gencatan senjata mendapatkan kewenangan dari pemerintah mereka untuk membahas masalah-masalah politik. (Terkadang, pemerintah mengirim diplomat-diplomat mereka untuk negosiasi gencatan senjata. Perjanjian Gencatan Senjata Korea, misalnya, dinegosiasikan oleh staf-staf militer, sementara Perjanjian Penghentian Kekerasan di Vietnam dinegosiasikan oleh diplomat.) Jadi, ketika Delegasi Komando PBB bersikukuh agar Perjanjian Gencatan Senjata Korea dapat membahas pula masalah-masalah militer dan bukan hanya masalah-masalah politik, Pasal 4 Perjanjian tersebut memuat ketentuan di mana komandan-komandan militer mengusulkan agar pemerintah mereka dalam waktu tiga bulan mengatur sebuah pertemuan politik untuk menentukan beberapa masalah di luar kewenangan para komandan militer tersebut.

Dalam dekade terakhir perjanjian gencatan senjata menjadi semakin penting perannya sebagai perjanjian internasional karena fakta bahwa dalam sebagian besar kasus perjanjian tersebut tidak didahului oleh perjanjian damai seperti yang dahulu berlaku secara universal, namun tetap merupakan sebuah perjanjian yang dapat mengakhiri kekerasan yang terjadi akibat negara-negara yang bertikai.

Email : imiginaku@yahoo.com

PENULIS ADALAH ALUMNI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG DAN SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN S2 DI UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: