Pasca Perang

Republika, 22 April 2003

REKONSTRUKSI TATANAN DUNIA PASCA PERANG

Oleh :

Saru Arifin, SH*

Sementara perang masih belum usai antara pasukan koalisi dengan tentara Irak, George W. Bush bersama Tony Blair secara intensif telah membicarakan masa depan Irak ‘pasca Saddam’, hal yang sama juga akan segera dilakukan oleh Jerman, Perancis dan Rusia—meskipun konteks pembicaraan kedua kubu tersebut berbeda. Keyakinan Bush dan Tony Blair akan jatuhnya rezim Saddam Hussein dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama sepertinya masih bersifat prematur, sebab meskipun secara faktual pasukan koalisi telah berhasil menguasi Baghdad, namun mereka belum berhasil menangkap Saddam—bahkan keberadaannyapun masih misterius.

Terlepas dari ‘ambisi Bush bersama koalisi setianya’ Tony Blair untuk sesegera mungkin mengganti rezim Saddam—hal yang subtansial sebenarnya yang perlu menjadi perhatian bersama masyarakat dunia kedepan adalah bagaimana menata tatanan dunia yang lebih humanis dan beradab—dengan agak ‘sedikit revolusioner’ menegasikan hegemoni Amerika Serikat terhadap PBB sebagai lembaga ‘independent’ dalam menangani masalah-masalah kemanusian antar bangsa jika dipandang masih signifikan. Dalam konteks ini beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah, pertama bukan rahasia lagi di kalangan masyarakat dunia—bahwa tindakan Amerika yang selalu ingin tampil sebagai polisi dunia, mempersonifikasikan diri sebagai ‘tauladan’ demokrasi dan HAM—secara empiris menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Rusaknya tatanan hukum dan moral internasional dewasa ini ternyata banyak dilakukan oleh Amerika dan para sekutunya. Sebagai misal, dalam kejadian mutakhir perang di Irak yang menggunakan senjata pembunuh super canggih ternyata banyak memakan korban sipil tak berdosa yang jumlahnya setiap saat semakin bertambah—dengan dalih salah sasaran yang itu berarti telah merampas hak asasi warga sipil Irak untuk hidup. Sebetulnya atas dasar dorongan nurani kemanusiaan inilah teriakan masyarakat dunia untuk menghentikan peperangan di Irak disampaikan, bukan karena faktor negara Irak itu sendiri. Kita memang tidak tahu, rahasia apa yang tersembunyi dalam hati Bush dan Tony Blair yang dengan mudahnya ‘merampas nyawa’ warga sipil tersebut atas dasar misi “gombal” untuk membebaskan warga Irak dari cengkeraman rezim Saddam.

Kedua, ketidak berdayaan PBB selama ini sedikit banyak dipicu oleh menguatnya kewenangan negara-negara adikuasa dalam lembaga PBB tersebut dengan hak veto yang dimilikinya. Dalam konteks kasus-kasus tertentu—diluar alasan-alasan historis, hak veto tersebut memang diperlukan semisal sebelum terjadinya kasus penyerangan Irak oleh tentara koalisi di bawah komando Amerika, dimana beberapa negara pemegang hak veto seperti Rusia akan memveto resolusi PBB bila ternyata melegalkan tindakan agresi Amerika dan koalisinya terhadap Irak. Fakta semacam ini meskipun ternyata tidak terjadi paling tidak hal itu merupakan pressure moral bagi Amerika bahwa tindakan tersebut menyalahi nurani kemanusiaan dan melanggar norma-norma hukum internasional—yang telah menjadi komitmen bersama antara bangsa pasca perang dunia untuk tidak menggunakan kekuatan militer dalam penyelesaian krisis antar negara, tapi harus menggunakan jalur diplomasi—meskipun kenyataannya secara konvensional perang merupakan kelanjutan dari suatu diplomasi yang gagal.

Selain itu, secara implementatif pengunaan hak veto tersebut hampir tidak ada standar pertimbangan hukum yang definitif, tetapi lebih kepada vested interest negara yang punya hak veto tersebut, artinya bila suatu resolusi PBB kurang menguntungkan bagi negara yang bersangkutan, maka hak veto tersebut secara otomatis akan digunakan. Dilain pihak, karena alasan historis juga negara-negara pemegang hak veto tersebut merupakan negara-negara yang masuk kategori negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang dan bahkan negara-negara miskin yang jumlahnya lebih banyak, menjadi obyek yang selalu kurang diuntungkan, sehingga ‘kiblat’ pembangunan dan pengembangan negara-negara tersebut merujuk kepada negara-negara pemegang hak veto tersebut—yang terkadang sebagian menggunakan standar ganda semisal Amerika. Dan implikasi yang lebih jauh lagi bahwa diantara negara-negara maju itu sendiri muncul friksi kepentingan yang dalam konteks masa lalu melahirkan perang dingin antara Uni soviet sebagai representasi negara-negara sosialis dengan Amerika sebagai jelmaan negara kapitalis—yang mana hal itu berimplikasi terhadap laju pembangunan di negara-negara miskin dan berkembang, akibat terjadinya tarik-menarik simpati oleh kedua kubu tersebut dalam perebutan sumber daya alam untuk mensuplai negara maju itu sendiri.

Untuk mengantisipasi terjadinya ‘benturan kepentingan’ yang bisa memicu timbulnya kontak senjata, maka munculnya istilah ‘penjahat perang’ yang belakangan ini amat santer diteriakkan oleh sebagian masyarakat dunia—mendapatkan payung hukum untuk mengadilinya berupa Statu Roma yang dideklarasikan pada tahun 2000 yang lalu, namun anehnya Statuta Roma tersebut ditolak oleh Amerika bersama China dan Irak. Sikap penolakan tersebut, kata Jerry Fowler merupakan noktah yang mengotori keluhuran dari spirit hukum Statuta Roma itu sendiri.

Ketiga, bila kedua pertimbangan tersebut tidak juga mampu menggugah kesadaran para wakil negara di PBB, maka disinilah signifikansi peran negara-negara yang tergabung dalam gerakan non blok untuk merevitalisasi diri diperlukan. Sikap ini bukan dimaksudkan sebagai sebuah bentuk konspirasi apalagi konfrontasi terhadap Amerika khususnya, melainkan sebagai salah satu ikhtiar untuk merekonstruksi tatanan masyarakat dunia dengan mengeliminir hegemoni Amerika terhadap PBB. Atau bukanlah hal yang utopis seandainya bila dipertimbangkan peran PBB dalam kancah dinamika masyarakat dunia kedepan sudah tidak signifikan lagi supaya lembaga tersebut ‘dibubarkan’ dengan membentuk lembaga Dunia baru yang betul-betul representatif dalam memayungi kepentingan masyarakat dunia secara menyeluruh. PBB lahir karena faktor sejarah dan dinamika masyarakat dunia yang selalu diwarnai oleh anarkisme, serta keinginan masyarakat dunia yang tumbuh dari kesadaran nurani untuk hidup secara damai ketika itu. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan yang hampir sama dengan sekarang ini mengapa tidak?

Modal kultural dalam upaya merekonstruksi tatanan dunia baru kedepan sebenarnya sudah terlihat dari maraknya demontrasi masyarakat dunia dari berbagai elemen untuk menghentikan perang. Hal itu berarti bahwa secara fitrah masyarakat dunia punya keinginan bersama untuk hidup secara damai dan sudah sangat jenuh menyaksikan drama krisi kemanusiaan dan anrkisme yang intensitasnya semakin kerap terjadi, baik yang bersifat internasional maupun regional. Munculnya LSM yang bergerak dibidang HAM bisa dimaknai bahwa dalam kehidupan masyakarat dunia dewasa ini tengah tumbuh praktik pengebiran hak asasi manusia (HAM) baik melibatkan aktor pemerintah sendiri maupun kekua negara lain yang menginvasi negara tertentu, atau bisa jadi hal itu sebagai sarana penguatan dan penyadaran masyarakat sendiri terhadap hak asasinya dari represi pemerintah yang berkuasa yang dipicu faktor-faktor tersebut diatas. Maka konsekuensinya untuk mewujudkan keinginan bersama tersebut diperlukan lembaga yang representatif dan sekaligus instrument hukum yang aspiratif. Lemabga yang representatif tersebut merupakan lembaga yang didirikan secara demokratis atas keinginan bersama dan tidak ada hak previlege tertentu bagi salah satu anggotanya, tetapi sama baik dalam komitmen melaksanakan program maupun menegakkan aturan yang menjadi kesepakatan bersama (equality before the law). Adapun munculnya berbagai perbedaan pandangan di dalam tubuh lembaga tersebut, bukanlah hal yang subtansial karena hal itu bisa dijembatani bersama melalui forum musyawarah untuk mendebatkan ide-ide yang ada secara intelek dan tetap denagn hati dingin, serta menjauhi sikap-sikap arogan untuk memaksakan kehendak.

Sementara instrumen hukum yang aspiratif merupakan pengayaan artikulasi aspirasi masyarakat kedalam suatu regulasi yang juga melalui mekanisme sharing ide denagn cara-cara yang intelek. Hal yang terpenting lainnya adalah faktor masyarakat itu sendiri sebagai salah satu variable terpenting dalam penegakan hokum, mereka harus senantiasa diberdasarkan kehidupannya supaya matching antara idea yang tertuang dalam regulasi tersebut dengan keinginan masyarakat itu sendiri untuk hidup secara damai.

Berdasarkan keinginan yang luhur tersebut maka ide untuk mewujudkan tatanan masyarakat dunia kedepan yang harmonis dan humanis akan mampu direalisasikan bersama, tetapi semuanya perlu proses yang terkait dengan waktu dan dinamika perkembangan masyarakat yang sangat kompleks, namun yang terpenting adalah adanya iktikad baik bersama, dan setiap niat baik seyogyanya tidak perlu ditunda-tunda.

*Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Dan Alumni Fakultas Hukum UII
dan Peneliti pada Pusat Penelitian sosial
Lembaga Penelitian UII Yogyakarta.
Alamat: Jl. Pugeran I No. 4 RT 8/10 Maguwoharjo Depok, Sleman Yogyakart

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: