Lake Lanoux Case

Kasus Lake Lanoux Tahun 1957 antara Perancis Vs Spanyol

Oleh :

Surya Anom, SH*

A. Kasus Posisi

Kasus Lake Lanoux bermula dari rencana Perancis memanfaatkan potensi danau Lanoux untuk keperluan pendirian hydroelectric. Spanyol berkeberatan terhadap rencana itu, karena khawatir sungai-sungai Spanyol yang besumber pada danau itu mengalami pencemaran akibat limbah kimia dan perubahan suhu yang dihasilkan oleh teknologi yang digunakan, yang membahayakan kekayaan hayati sungai tersebut. Atas pertimbangan tersebut Spanyol mengajukan keberatan terhadap rencana Perancis. Dengan demikian terjadilah sengketa kepentingan antara kedua negara bersangkutan.

Arbitrase yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa itu menggunakan asas good faith untuk menyelesaikan kasus tersebut. Arbitrase dalam keputusannya menyatakan antara lain :

according to the rule of good faith, the state is under the obligation to take into consideration the various interest involved, to seek to give them every satisfaction compatible with the pursuit of its own interst..

Bahwa Negara hulu mempunyai kewajiban untuk mempertimbangan seluruh kepentingan yang terkait dengan setiap kegiatan yang ia lakukan didalam wilayahnya. Pertimbangan itu dimaksudkan untuk untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan kegiatan tersebut secara baik. Dalam perspektif prinsip good faith, setiap negara hendaknya hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga baik bagi dirinya. Apa yang bermanfaat dan baik bagi dirinya, hendaknya juga dirasakan sama oleh negara lain, dan apa yang dirasakan merugikan oleh negara lain hendaknya juga dirasakan merugikan oleh negara pelaku kegiatan.

Dengan demikian suatu negara hendaknya tidak mengerjakan kegiatan yang hanya menguntungkan dirinya dan merugikan negara lain, atau setiap negara hendaknya mengerjakan kegiatan-kegiatan yang tidak merugikan semua pihak.

Prinsip diatas mengandung 2 (dua) makna, yang pertama, negara hulu wajib mepertimbangkan kepentingan negara hilir, yang kedua, negara hulu dalam menetapkan rencana-rencananya, atau bertindak didalam wilayahnya tidaklah perlu menunggu persetujuan-persetujuan negara hilir, namun demikian adalah wajib bagi negara hulu untuk mempertimbangkan kepentingan negara hilir, agar tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian terhadap negara hilir.

B. Arbitrase

Bahwa kita dapat menemukan definisi tentang arbitase dari berbagai produk hukum, seperti dalam hukum positif Indonesia, yaitu Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ketentuan tentang Arbitrase juga diatur pada penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:
1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (Factum de compromitendo); atau
2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.

Bahwa BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausularbitrase bagai berikut:“Semua sengketa yang timbul dari perjanjianini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI,yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa,sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir. Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation Comission ofInternational Trade Law) adalah:
“Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wan prestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL.

C. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase

Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah:

a.Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin ;

b. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari
c. Para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukupmengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil ;
d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase ;
e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.

Para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai keunggulan arbitrase. Menurut Prof. Subekti bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan yaitu bahwa dapat dilakukan dengan cepat, oleh para ahli, dan secara rahasia. Sementara HMN Purwosutjipto mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase) adalah:

1.Penyelesaian sengketa dapat dilakasanakan dengan cepat
2.Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang diper-sengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak
3. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.
4. Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perushaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha.

Disamping keunggulan arbitrase seperti tersebut diatas, arbitrase juga memiliki kelemahan arbitrase. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas. Disamping itu dapat juga ditarik beberapa kelemahan arbitrase yaitu:
a.Hanya baik dan tersedia daengan baik terhadap perusahaan-perusahaan bonafide
b.Kurangnya unsur finality

c.Kurangnya power untuk menggiring para pihak ke settlement.

d.Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi dan lain-lain.

e.Kurangnya power untuk hal law enforcement dan eksekusi keputusan

f.Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif.

g.Kualitas keputusannya sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase. Oleh karena itu sering disebut “An arbitration is as good as arbitrators”.

D. Pelaksanaan Keputusan Badan Arbitrase Komersial Internasional Menurut Konvensi

NewYork1958.

Salah satu fokus utama dalam Konvensi New York 1958, yakni Convetion on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards yang ditandatangani 10 Juni 1958 di kota New York. Ketika Konvensi ini lahir, para pakar arbitrase waktu itu mengakui bahwa Konvensi ini merupakan satu langakh perbaikan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan suatu keputusan arbitrase yang dibuat di luar negeri, khusunya di antara negara anggota Konvensi.

Konvensi New York mulai berlaku pada 2 Juni 1959. Konvensi ini hanya mensyaratkan tiga ratifikasi agar berlaku. Selanjutnya Konvensi akan berlaku tiga bulan sejak jumlah ratifikasi ketiga terpenuhi. Pada waktu meratifikasi atau mengikatkan diri (aksesi) terhadap konvensi, negara-negara dapat mengajukan persyaratan (reservasi) terhadap isi ketentuan Konvensi New York (pasal 1). Terdapat dua persyaratan yang diperkenankan, yang pertama adalah persyaratan resiprositas (reciprocity-reservation). Yang kedua adalah persyaratan komersial (commercial-reservation). Konsekuensi dari diajukannya persyaratan pertma, yaitu bahwa negara yang bersangkutan baru akan menerapkan ketentuan Konvensi apabila keputusan arbitrase tersebut dibuat di negara yang juga adalah anggota Konvensi New York. Apabila keputusan tersebut ternyata dibuat di negara yang bukan anggota, maka negara tersebut tidak akan menerapkan ketentuan Konvensi.

Persyaratan komersial berarti bahwa suatu negara yang telah meratifikasi Konvensi New York hanya akan menerapkan ketentuan Konvensi terhadap sengketa-sengketa “komersial” menurut hukum nasionalnya. Konvensi ini mengandung 16 pasal. Dari pasal-pasal ini dapat ditarik 5 prinsip berikut dibawah ini:

Prinsip pertama, yakni Konvensi ini menerapkan prinsip pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri dan menempatkan keputusan tersebut pada kedudukan yang sama dengan keputusan peradilan nasional. Prinsip kedua, yakni Konvensi ini mengakui prinsip keputusan arbitrase yang mengikat tanpa perlu ditarik dalam keputusannya. Prinsip ketiga, yaitu Konvensi ini menghindari proses pelaksanaan ganda (double enforcement process). Prinsip keempat, Konvensi New York mensyaratkan penyedrhanaan dokumentasi yang diberikan oleh pihak yang mencari pengakuan dan pelaksanaan Konvensi. Prinsip kelima, Konvensi New York lebih lengkap, lebih komprehensif daripada hukum nasional pada umumnya. Berbeda dengan hukum nasional pada umumnya yang hanya mengatur tentang pelaksanaan (enforcement) suatu keputusan pengadilan (termasuk arbitrase), Konvensi New York juga mengatur tentang pengakuan (recognition) terhadap suatu keputusan arbitrase.

Ketentuan utama Konvensi terdapat dalam pasal I, III dan V. Menurut pasal I, Konvensi berlaku terhadap putusan-putusan arbitrase yang dibuat dalam wilayah suatu negara selain daripada negara di mana pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase itu diminta dan berlaku terhadap putusan-putusan arbitrase yang bukan domestic di suatu negara di mana pengakuan dan pelaksanaannya diminta.

Pasal III mewajibkan setiap negara peserta untuk mengakui keputusan arbitrase yang dibuat di luar negeri mempunyai kekuatan hukum dan melaksanakannya sesuai dengan hukum (acara) nasional di mana keputusan tersebut akan dilaksanakan. Seperti telah dikemukakan diatas, ketentuan pasal ini hanya pokoknya saja tentang pelaksanaan keputusan arbitrase, tidak detail. Konvensi hanya menyebutkan saja tentang daya mengikat suatu keputusan dan tentang bagaimana pelaksanaan atau eksekusinya. Konvensi tidak mengaturnya siapa pihak yang berwenang untuk mengeksekusi keputusan tersebut; Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Pasal V memuat tentang alasan-alasan yang dapat diajukan oleh para pihak untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan suatu keputusan arbitrase asing. Prinsipnya yaitu bahwa pihak yang mengajukan penolakan keputusan arbitrase harus mengajukan dan membuktikan alasan-alasan penolakan tersebut. Pasal ini memuat 7 alasan penolakan pelaksanaan suatu keputusan arbitrase, yaitu

1. Bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut ternyata menurut hukum nasionalnya tidak mampu atau menurut hukum yang mengatur perjanjian tersebut atau menurut hukum negara di mana keputusan tersebut dibuat apabila tidak ada petunjuk hukum mana yang berlaku.
2. Pihak terhdap mana keputusan diminta tidak diberikan pemberitahuan yang sepatutnya tentang penunjukan arbitrator atau persidangan arbitrase atau tidak dapat mengajukan kasusnya.
3. Keputusan yang dikeluarkan tidak menyangkut hal-hal yang diserahkan untuk diputuskan oleh arbitrase, atau keputusan tersebut mengandung hal-hal yang berada di luar dari hal-hal yang seharusnya diputuskan, atau

4. Komposisi wewenang arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan persetujuan para pihak, atau, tidak sesuai dengan hukum nasional tempat arbitrase berlangsung, atau
5. Keputusan tersebut belum mengikat terhadap para pihak atau dikesampingkan atau ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang di negara di mana keputusan dibuat

E. Prinsip Itikad Baik

Prinsip intikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara, prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Prinsip good faith ini tercantum dalam Manila Declaration Section 1 paragraph 1, yang berbunyi ;

All state shall act in good faith and in conformity with the purpose and pinciples enshrired in the charter of the United Nations with a view to avoiding disputes among themselves…”

Prinsip selain good faith tercantum dalam Manila Declaration juga terdapat dalam Bali Concord 1976 Pasal 13, yang menyatakan : The high contracting parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. Dalam penyelesaian sengketa prinsip good faith tercermin dalam 2 (dua) tahap, yang pertama prinsip itikad baik diisyaratkan untuk mencegah timbulnya sengeketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik antarnegara, yang kedua, bahwa prinsip good faith ini diisyaratkan harus ada ketika para pihak menyeleslam aikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional.

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (binding). Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu compromis, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, sebelum sengketanya lahir (clause compromissoire).

Penggunaan arbitrase dalam arti modern dikenal pada waktu dikeluarkannyaThe Hague Convention for the Pacific Settlement of Internasional Disputes tahun 1899 dan 1907, dimana konvensi ini telah melahirkan suatu badan arbitrase internasional (Permanent Court of Arbitration).

Pemilihan arbitrator sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak, biasanya arbitrator yang dipilih adalah mereka yang telah ahli mengenai pokok sengketa serta diharuskan untuk netral. Setelah arbitrator ditunjuk selanjutnya arbitrator menetapkan terms of reference atau aturan permainan (hukum acara) yang menjadi patokan kerja. Terms of reference ini memuat tentang pokok masalah yang akan diselesaikan, kewenangan yuridiksi arbitrator dan aturan-aturan (acara) sidang arbitrase, yang semua isinya teserbut harus disepakati oleh para pihak yang besengketa.

*Penulis Adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Dan Dosen Hukum Internasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
Jalan Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Serang – Banten.

One Response to “Lake Lanoux Case”

  1. ida bagus wyasa putra Says:

    plagiat. awal tulisan ini karya orang lain. tolong hargai karya orang lain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: