Integrasi Kebijakan Aksesibilitas Bagi Kaum Difabel

Posted in Saru Arifin on May 5, 2008 by ciils

Integrasi Kebijakan Aksesibilitas Bagi Kaum Difabel
Oleh:
Saru Arifin

Pertumbuhan jumlah difabel di Yogyakarta mengalami kenaikan yang signifikan, terutama setelah terjadi gempa bumi pada 27 Mei 2006 yang lalu. Di Sleman, misalnya sebelum gempa jumlah difabel tercatat sebanyak 4.136 jiwa, dan setelah gempa naik menjadi 6.370 jiwa. Demikian juga di Kota Yogyakarta, Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul mengalami kenaikan. Jika dipersentasekan, maka kenaikan tertinggi jumlah difabel terjadi di Bantul yang mencapai 22.71%, disusul peringkat kedua di Sleman yang mengalami kenaikan mencapai 21.26%, dan berikutnya di Gunung Kidul yang mengalami kenaikan mencapai 20.18%. Sementara di Kulonprogo kenaikan jumlah difabel hanya mencapai kisaran 12.13%, dan yang kenaikannya paling sedikit adalah di Kota Yogyakarta yang hanya mencapai 4.04%. Dengan demikian, jumlah difabel pasca gempa mencapai 27.439 jiwa (Kompas, 10/12/2007).
Fakta ini mencerminkan adanya dua kelompok difable pasca bencana alam, yaitu: pertama, adalah mereka yang sudah menjadi difable sebelum terjadinya bencana (existed difable) dan kedua, adalah mereka yang menjadi difable akibat dari terjadinya bencana (newly difable).
Bertambahnya jumlah difabel tersebut, tentu berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan aksesibilitas guna mendukung mereka melakukan aktivitas di ruang-ruang publik. Oleh sebab itu, desain ruang publik yang aksesibel tentu menjadi suatu keniscayaan yang dibutuhkan oleh para difabel. Namun sayangnya, dalam realitas kehidupan masyarakat, keragaman kemampuan fisik ternyata belum sepenuhnya mendapat perhatian, khususnya dalam dunia desain. Jika diperhatikan dalam lingkungan masyarakat, cukup banyak ditemui masalah-masalah ruang arsitektur dan desain produk yang kurang friendly terhadap kaum difabel. Para arsitek cenderung diajarkan untuk mendesain segala jenis bangunan publik yang bersifat standard.
Selain itu, di dalam masyarakat masih muncul stigma akan perbedaan kemampuan atau yang sering disebut kecacatan. Orang buta, pengguna kursi roda, orang tuli dan lain sebagainya, dimasukkan dalam panti-panti rehabilitasi yang memisahkan mereka dengan dunia luar. Seolah mereka adalah kelompok masyarakat yang lain (the other), bukan merupakan bagian dari masyarakat secara utuh dan tidak berhak bersosialisasi dengan orang lain yang bukan golongannya.
Paradigma kebijakan seperti ini cenderung memposisikan kaum difabel sebagai obyek yang perlu disantuni, sehingga kondisi ini berimplikasi pada lemahnya kemerdekaan dan kemandirian untuk melakukan aktivitas di ruang publik. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, pada prinsipnya semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai bagian dari masyarakat. Selain itu, tidak adil jika mengkotak-kotakkan manusia berdasarkan kemampuan fisik yang diberikan Tuhan kepadanya.

Dilema Aksesibilitas
Jaminan atas hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan para difable, telah tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Pengertian aspek kehidupan dan penghidupan difable dalam pasal tersebut, antara lain meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi.
Aksesibilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan tersebut. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, keterbatasan aksesibilitas ke ruang-ruang publik bagi kaum difabel adalah kendala tersendiri dalam mengaktualisasikan hak-hak mereka untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Persoalan aksesibilitas merupakan masalah yang cukup krusial, baik dari aspek penyediaannya maupun optimalisasi penggunaannya. Sehingga, apabila berbicara masalah aksesibilitas, tidak jarang terjadi suatu polemik yang mengatakan, bahwa setelah tersedia sarana dan prasarana akses, apakah difabel akan banyak berdatangan?. Sementara itu, ada juga yang mengatakan, bahwa difabel tidak akan datang bila tidak ada sarana aksesibilitas.
Polemik semacam itu ibaratnya seperti membicarakan mana yang ada lebih dahulu antara telur dan ayam. Selain itu, ada berbagai pendapat yang mengatakan bahwa aksesibilitas itu mahal, aksesibilitas itu merepotkan, terutama pada masa krisis ekonomi seperti sekarang ini, sebab untuk non difabel saja sulit apalagi untuk difabel. Di lain pihak, ada pendapat yang mengatakan bahwa aksesibilitas berarti peningkatan pelayanan bagi konsumen. Karena kemudahan dan kenyamanan bagi difabel tentu akan lebih meningkatkan partisipasi difabel dalam proses pembangunan, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas mereka (Mun’im, 2004).
Apabila dicermati, polemik di atas terjadi dalam ruang wacana yang melibatkan kelompok pro aksesibilitas versus stakeholders. Namun apapun argumentasi yang dibangun dalam perdebatan wacana tersebut, yang jelas secara faktual para difabel mempunyai hak asasi yang butuh diaktualisasikan. Sedikit perbandingan, misalnya di negara-negara maju, kemandirian dalam aksesibilitas ke ruang-ruang publik bagi difabel adalah sama dengan mereka yang normal, sebab desain ruang publik telah diorientasikan untuk semua (design for all), tanpa membedakan lagi antara difabel dengan orang normal, sehingga meskipun para difabel memiliki keterbatasan fisik, tetapi tetap dapat beraktivitas di ruang publik secara leluasa.
Memperhatikan fenomena minimnya aksesibilitas bagi kaum difabel di ruang publik, maka hal itu dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu: pertama, bahwa penempatan para difabel di kantong-kantong panti asuhan dan sejenisnya, secara pragmatis memang lebih memudahkan dalam hal pemberdayaan maupun pembinaan kesehatan mereka. Namun kelemahannya, hal itu “kurang memandirikan” kaum difabel dari aspek mental, sebab mereka hanya bersosilisasi dengan orang yang mempunyai kondisi kekurangan fisik yang sama. Ketika mereka akan berbaur dengan orang normal, maka perasaan inferior di satu sisi menjangkiti mereka, sementara di sisi lain bagi orang yang normal memandangnya sebagai obyek yang patut dikasihani. Penilaian internal dan eksternal kaum difabel tersebut, dengan demikian bersifat subyektif yang hanya melihat pada aspek kekurang sempurnaan fisik semata.
Kedua, paradigma kebijakan yang kurang memandirikan mentalitas dan fisik di atas berimplikasi kepada minimnya kaum difabel yang beraktifitas di ruang-ruang publik kota, seperti di Yogyakarta ini. Sangat jarang ditemui difabel yang menikmati fasilitas publik, baik transportasi, pusat-pusat perbelanjaan maupun tempat-tempat ibadah.
Sebagai contoh, misalnya, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di tiga skala layanan masjid di Yogyakarta ini, yaitu: skala Kota, Kawasan dan Kampung terbukti bahwa masjid pada ketiga skala tersebut tidak mengakomodir hak-hak aksesibilitas bagi kaum difabel, baik pada entrance utama, tempat wudhu maupun serambi masjid. Hasil mapping pada ketiga skala masjid tersebut, sejalan dengan pernyataan responden, bahwa dengan tidak adanya aksesibilitas tersebut menjadi salah satu alasan bagi mereka yang hanya kadang-kadang saja pergi ke masjid (36%) dan bahkan tidak pernah. Menurut mereka, yang tidak pernah ke Masjid selama ini, setidaknya disebabkan oleh tiga alasan pokok, yaitu: pertama, karena tidak ada fasilitas masjid yang mendukung (24.2%). Kedua, yang lebih memprihatinkan lagi, yaitu bahwa yang bersangkutan tidak diperkenankan membawa kursi roda oleh takmir masjid (10.6%); dan alasan ketiga, adalah bahwa tempat wudhunya susah dijangkau (9.1%).
Menurut Fuad (2006), bangunan masjid atau bahkan sebagian besar rumah ibadah di Indonesia didesain begitu megah, namun tidak satupun yang aksesible bagi difabel. Dengan alasan keindahan dan kemegahan, rumah ibadah dibangun dengan tangga-tangga dan dilengkapi dengan lantai yang mengkilap. Realitas ini menggambarkan, bahwa aspek estetika jauh lebih dominan sebagai parameter utama dalam pembangunan masjid sebagai tempat ibadah. Sementara pertimbangan-pertimbangan etika yang mampu menjangkau semua kelompok kurang terakomodasi dengan baik, seperti aksesibilitas pada semua fasilitas bangunan ibadah bagi kelompok difabel. Kondisi ini berimplikasi serius terhadap hak-hak para difabel dalam mengaktualisasikan diri untuk beribadah sebagaimana halnya orang normal.
Integrasi Kebijakan
Terlepas dari kondisi faktual di atas, dalam ranah publik terlihat bahwa memang ada kesan dilematis dalam penyediaan aksesibilitas versus intensitas kehadiran difabel di ruang publik. Dengan model kebijakan “karantina” sebagaimana disebutkan di atas, maka aksesibilitas kaum difabel ke ruang publik sangat terbatas.
Dalam konteks inilah dilema aksesibilitas tampak rasional. Sebab, jika sebaran kaum difabel di ruang publik sangat minim, baik karena faktor kebijakan “karantina”, yang notabenenya jauh dari jangkauan transportasi publik, maupun sarana dan prasarana kota yang tidak mendukung, maka penyediaan aksesibilitas terlihat “agak mubazdir”. Oleh sebab itu, maka implementasi hak aksesibilitas menjadi terhambat.
Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan penyediaan aksesibilitas harus disinergikan dengan kebijakan integrasi sosial melalui penguatan sejumlah hak-hak kaum difabl, baik dari aspek pendidikan, pekerjaan, politik dan lain sebagainya. Melalui kebijakan integrasi sosial tersebut diharapkan tumbuh kesadaran baru dalam memahami kaum difabel, baik dari segi internal kaum difabel maupun dari sisi masyarakat umum. Sebab, bagaimana mungkin paradigma masyarakat terhadap kaum difabel akan bergeser, dari stigmatisasi negatif yang memandang kaum difabel sebagai kelompok yang perlu dikasihani, jika mereka jarang berinteraksi dengan kaum difabel di ruang-ruang publik secara langsung.
Lebih jauh lagi, bahwa upaya penguatan hak-hak asasi kaum difabel, masih memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai element masyarakat, baik stakeholders, baik pemerintah maupun swasta, maupun kelompok-kelompok pejuang HAM difabel. Kini kesempatan sudah terbuka lebar, oleh karena itu, maka penguatan hak-hak difabel harus lebih lantang lagi dikumandangkan untuk menembus skat-skat kendala yang selama ini mengganjal.

Yogyakarta, 4 Mei 2008
Penulis adalah Penelitia Pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM)
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurang KM 14,4, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
sa_riffhuii@yahoo.com

air internasional

Posted in Surya Anom on April 25, 2008 by ciils

Air Internasional

Oleh ;
Dan Tarlock & Patricia Wouters

Pembahas;
Surya Anom

Abstrak
Artikel ini membahas tentang penerapan metode strategis bagi pemanfaatan air internasional bagi kepentingan bersama dalam pembangunan sungai internasional, sebagai pengganti metode pemanfaatan air secara tradisional yang berada diantara negara-negara yang berbatasan dengan sungai yang melintasinya. Dalam artikel ini membahas tentang beberapa permasalahan tentang keberatan-keberatan dalam penggunaan sungai (air) internasional, serta membahas dua kasus dalam pemanfaatan air secara bersama.

Kasus yang pertama tentang Konsep pembagian manfaat air, dimulai dengan sebuah pandangan penghormatan terhadap kegunaan air, yang terjadi saat memulai negosiasi dalam perjanjian antara Kanada dengan United States Columbia River (Amerika Serikat). Bahwa dalam perundingan itu ada keraguan-keraguan dari Kanada berkaitan dengan pelaksanaan dari perjanjian dengan United States Columbia River, dalam pelaksanaan pemanfaatan air internasional secara bersama, karena United States Columbia River akan melanjutkan kegiatannya di sungai internasional itu dengan memanfaatkannya menjadi produksi listrik tenaga air untuk kepentingan Amerika Serikat.

Kemudian kasus yang kedua dari lembah sungai Amu dan Syr Darya yang berada di Asia tengah. Bahwa pembagian manfaat sebagai dasar untuk pembangunan lembah sungai tersebut. Namun, karena adanya tindakan pengembangan lembah sungai secara sepihak yang tidak terkendali, bukan merupakan tindakan pertanian, dengan demikian menyebabkan penurunan derajat ekosistem yang terus menerus.

Bahwa ada 4 (empat) kemungkinan masalah yang akan timbul berkaitan dengan pembagian manfaat dari sungai internasional tersebut, diantaranya adalah tentang;
a. Alokasi untuk wilayah yang masih tradisional termasuk hak-hak pemilik dari wilayah tersebut,
b. Hilangnya ekosistem, hanya demi keuntungan ekonomi,
c. Bangunan konstruksi (bendungan) yang baru masih diragukan manfatnya, dan
d. Perubahan iklim global.

I. Penggunaan bersama Perairan Internasional
Pada Bagian ini membahas tentang ketentuan hukum air internasional yang ada saat ini, bahwa pembagian yang patut dan layak antara negara-negara perbatasan dengan satu sungai internasional adalah sebagai norma atau ketentuannya, penekanannya pada alokasi pembagian dari manfaat-manfaat sungai internasional yang terdapat diantar negara yang berada di tepi sungai.

A. Antara Teori dan Praktek
Hukum air internasional modern berupaya menyeimbangkan pengembangan dan peluang dalam penggunaan air internasional yang berada di antara negara-negara yang berada di tepi sungai. Tantangan hukum yang terbesar itu telah mendorong pembagian yang nyata terhadap perairan yang ada di antara negara-negara dengan kapasitas yang berbeda untuk menampung dan mengalihkan perairan.
Perbedaan geografis sering kali menjadi masalah dalam ketidakseimbangan yang sistematis antar negara yang berada di tepi sungai. Konflik-konflik antara negara hulu dengan negara hilir adalah suatu contoh yang klasik dari ketegangan (permasalahan) yang timbul antara geografi dan hukum. Negara hulu sering tidak mampu untuk menampung dan menyalurkan air pada penggunaan yang bermanfaat bagi pertanian dan permukiman serta pengembangan ekonomi negara hilir. Bahwa negara hilir sering mejadi korban dari negara hulu yang kuat, seperti guncangan ekonomi pertanian yang terjadi di sungai Tigris dan Efrat telah mengkawatirkan akibat pengembangan yang agresif dari Turki. Kemudian, seperti di China adalah contoh yang lain dari negara hulu yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengembangannya dengan cepat, walaupun China bukan peserta dalam perjanjian sungai Mekong, namun China telah mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk mempengaruhi sungai yang mengalir dan ekologi pada aliran sungai Mekong, dimana banyak pembangkit listrik tenaga air di hulu sungai tersebut.
Bahwa ada suatu konsensus antar para pengacara internasional yaitu negara yang berada di tepi sungai perlu untuk berbagi secara wajar dalam pemanfaatan perairan sungai-sungai internasional yang terdapat di antar negara mereka, seperti halnya dalam fakta sejarah dalam peristiwa Lake Lanoux Arbitration.
Negara hulu sering kali secara sepihak membuat tanggul, mengalihkan, dan bertindak yang berdampak pada lingkungan sungai di negara lain. Berdasarkan hukum umum dalam penggunaan air internasional, menyatakan bahwa semua negara yang berada di tepi sungai berhak kepada pemanfaatan yang patut terhadap sungai yang ada disekitarnya.
Hukum air internasional yang berasal dari jurisprudensi Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa negara yang berada atau diposisi di tepi sungai mempunyai hak atas distribusi yang merata serta patut dari suatu sungai yang mengalir diantar negara-negara bagian. Bahwa konsep hukum air internasional sudah meluas dari distribusi merata yang patut kepada pemanfaatan yang patut, dan membuat perlindungan dalam penggunaannya.
Hukum internasional mengatur bahwa masing-masing negara mempunyai hak-hak untuk pembagian yang adil dari sumber daya air yang saling berhubungan, semua perumusan ini terdapat dalam prinsip Helsinki Rules 1967. yang menyatakan bahwa pengaturan tersebut diantaranya tentang letak geografi, ilmu tata air, dan iklim dari suatu penampungan, pemanfaatan daya, kebutuhan ekonomi dan sosial, dan ketersediaan alternatif sumber dari penyediaan air di antara faktor-faktor yang relevan untuk mempertimbangkan dan menentukan apa yang sesungguhnya layak dan yang patut dalam penggunaan air. Pengaturan terakhir dalam prinsip-prinsip tersebut dimuat pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, 8 Juli 1997 (Nonnavigational Uses International Water Courses) tentang Konvensi Anak sungai, yang kini dapat memaksa negara-negara untuk menggunakan anak sungai dengan cara yang layak dan patut.

B. Antara Penggunaan Bersama dengan Membagi Manfaat Bersama
Bahwa sudah ada dua model dari pemanfaatan dalam penggunaan air secara layak dan patut. Pertama adalah “distribusi merata klasik.” Hal ini hampir selalu dilaksanakan dalam setiap perjanjian-perjanjian oleh negara yang ketergantungan dari sungai di antara negara yang di tepi sungai. Masing-masing negara bebas untuk memutuskan bagaimana bagian pemanfaatan yang akan diterapkan. Faktor sejarah adalah sebagai dasar negara itu untuk mendapatkan hak dalam penggunaan dan pemanfaatannya.
Model yang kedua dari pemanfaatan yang patut adalah “manfaat yang dibagi bersama.” Model itu berasal dari prinsip ekonomi kesejahteraan, dimana air adalah hanya sebagai suatu sumber daya yang langka dengan penggunaan alternatif. Sumber daya air dialokasikan sebagai bagian yang berharga dan berguna, hal ini berarti bahwa beberapa negara-negara harus menggunakan air secara nyata dan berhak meminta ganti-rugi pada negara lain dalam penggunaan air itu pada saat menggunakannya secara tidak efisien. Konsep ini adalah biasanya dihubungkan dengan Perjanjian antara Kanada dengan United States Columbia River (Amerika Serikat) pada tahun 1961, dan sudah menjadi suatu prinsip yang umum dalam air internasional dan hukum lingkungan.
Pada saat Amerika Serikat dan Kanada masing-masing ingin membendung Mighty Columbia, terutama untuk tenaga listrik dan pengendali banjir, dimana aliran dari hulu yang mengaliri hilir pasti akan berkurang, Kanada menggunakannya untuk tenaga listrik, serta Kanada merencanakan akan menyediakan pengendali banjir yang substansiil dan bermanfaat bagi Amerika Serikat. Para pihak setuju untuk melaksanakan pengembangan tersebut, di mana negara hulu dapat menyimpan dan mengalirkan air pada negara hilir untuk dikonsumsi. Dengan demikian semua negara yang berada di tepi sungai dapat menerima keadilan dalam memanfaatkan air. Keadilan dapat diperoleh sama dengan pembagian pemakaian air atau dengan ganti-rugi.

C. Beberapa Permasalahan Tentang Manfaat Yang Dibagi Bersama
Kegairahan yang ada untuk manfaatkan air secara bersama diatas ada beberapa perkecualian, diantaranya seperti di Negeri China di Upper Mekong upstream, dimana negara di daerah hulu tidak bisa bekerjasama dengan sama dengan negara hilir yang lebih kaya yang memerlukan air dan mempunyai kapasitas untuk mengkonsumsinya.
Keuntungan ekonomi jangka pendek sampai pada biaya penggunaannya dimasa depan, kemudian manfaat yang dibagi bersama, secara tidak langsung menimbulkan permasalahan kemiskinan, maupun kegagalan secara luas dari proyek-proyek sumber daya air untuk dimanfaatkan secara bersama oleh mereka.
Bahwa manfaat pembagian resiko terhadap integritas ekosistem yang berhubungan dengan air, yang diatur dalam hukum air internasional, tidak diwujudkan. Kemudian masalah integritas ekosistem itu diperburuk, karena meskipun ada usaha-usaha untuk melakukan pelestarian lingkungan sesuai dengan hukum air internasional, ada upaya penentangan secara umum, seperti sungai-sungai dilindungi hanya dari peristiwa-peristiwa polusi yang serius saja.
Hal ini menciptakan resiko dari kerusakan lingkungan, tetapi kerusakan ini tidak dapat dikenali oleh hukum. Sebagai contoh, pengalihan fungsi rekreasi hiburan di arah hulu, secara umum dapat meningkatkan kadar garam disungai dengan membiarkan air laut untuk bergerak tempat hulu sungai. Sebagai tambahan, polusi yang dianggap serius, yang bisa diidentifikasi lebih sedikit dari polusi biasa, dibandingkan dengan dampak-dampaknya yang nyata, kumulatif dari penggunaan air yang bersifat merusak lebih besar dibandingkan dengan perbaikan dan pencegahan.
Meskipun demikian, Konvensi Suber Air yang berisikan beberapa perlindungan terhadap lingkungan baru yang inovatif, dimana Pemerintah dapat menyediakan atau membuat suatu yayasan atau lembaga yang bergerak dibidang perlindungan arus sungai, seperti pada Pasal 20 memerintahkan negara untuk melindungi ekosistem-ekosistem anak sungai/air internasional, dan pada Pasal 22 memerintahkan negara-negara untuk mengambil semua tindakan yang perlu untuk mencegah kerusakan jenis spesies langka yang terdapat di sungai.

II. Praktek dan Hukum dalam Manfaat Yang Dibagi Bersama
Bagian ini mengkaji negosiasi pada perjanjian antara Kanada dengan United States Columbia River (Amerika) Perjanjian Sungai Kolumbia adalah asal mula dari konsep manfaat yang bagi bersama.

A. Perjanjian Sungai Columbia
Pada tahun 1964 Perjanjian Sungai Kolumbia antara Amerika Serikat dan Kanada secara luas disebut sebagai model pembagian manfaat dan kerjasama dua negara, antara negara hulu dan negara muara (hilir) dengan beberapa ketidaksamaan antara mereka. Dimana Kanada membangun kapasitas pembangkit listrik tenaga air dan ruang pengendali banjir untuk meningkatkan pendapatan negaranya, Kanada hanya mempunyai lima belas persen dari penampung pengering sungai Kolumbia itu, tetapi menyokong tiga puluh persen dari jumlah keseluruhan, dan empat puluh persen dari arus timur yang berasal dari air terjun kecil pegunungan.
Sejak tahun 1930an, Amerika Serikat mulai melakukan pengembangan dengan tujuan yang ganda dari Columbia River, dan harus bernegosiasi dengan Kanada. Negosiasi itu mula-mula diselenggarakan pada tahun 1909 tentang Perjanjian Batas Air (Boundary Waters Treaty), yang mengatur semua perairan batas antara kedua negara. Pada tahun 1951, Amerika Serikat dengan Kanada membuat Komisi Pengawas Perhubungkan (IJC) untuk membangun bendungan Libby di Montana dari Kootenay untuk mengendalikan banjir dan untuk arus listrik tenaga air yang ada.
Bendungan Libby menjadi perhatian yang serius Kanada karena waduk kolam air (reservoir) itu akan terus meluas ke Kanada. Sebagai negara hulu, Kanada mempunyai beberapa lokasi-lokasi reservoir yang diinginkan, permintaan domestik yang kecil untuk ruang simpan listrik atau pengendali banjir. Dimana populasi penduduk Kanada hanyalah tujuh persen di daerah Basin dan banyak lembah-lembah dari arah hulu. Amerika Serikat memberikan kepada ganti kerugian pada Kanada untuk biaya-biaya penampungan penduduk dan infrastruktur yang ada di lahan yang akan dibanjiri.
Kanada meminta pembagian manfaat dari ruang simpan di sepanjang sungai ke arah muara. Ketika Amerika Serikat menolak permintaan pembagian manfaat yang dibagi bersama. kemudian antara Kanada dan Amerika Serikat tersebut mengedepan penafsiran-penafsiran diri sendiri yang terdapat pada Perjanjian Batas Perairan tahun 1909. Kanada berargumentasi, Pasal II kebijakan yang diizinkan, termasuk suatu pengurangan perbatasan dalam dua puluh lima persen, Kanada melibatkan prinsip Harmon doktrin dari kedaulatan wilayah yang absolut.
Sebaliknya, Amerika Serikat membuat argumentasi alur hilir yang klasik, yaitu prinsip dari integritas pada arus yang alami (wajar), dalam argumentasinya Amerika Serikat juga melibatkan prinsip dari penggunaan sejarah, dengan mengalihkannya pada pemanfaatan tempat rekreasi (hiburan) sebagai hak pribadi.
Perjanjian Sungai Kolombia memberi hak pada Kanada untuk mengembangkan 155 juta kaki akre dari ruang simpan dalam tiga proyek-proyeknya. Kebanyakan dari ruang simpan itu diperuntukan sebagai pengendali banjir, dan dalam perjanjian itu menyatakan lima puluh persen untuk dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Amerika Serikat sudah membayar Knada US$644 juta dolar, terutama untuk konstruksi waduk kolam air di daerah Duncan dan Arrow. Kanada sudah menerima US$2544 untuk pembuatan tenaga air sebagai hasil penjualan.

B. Manfaat Bersama di Asia Tengah
Amu Darya dan Syr Darya adalah sungai-sungai melintasi Tajikistan dan Kyrgyzstan dan menurut sejarah mengalir ke Laut Aral. Di daerah muara terdapat tempat-tempat rekreasi hiburan di Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan yang mempengaruhi kesehatan, ekonomi, dan bencana-bencana lingkungan. Air untuk irigasi di sepanjang Amu dan Syr Darya untuk produksi kapas dan beras sepenuhnya menghilang (lenyap) sebelum air sampai di laut, dan sebagai hasilnya laut menjadi lebih kecil. Laut Aral Utara banyak mengandung garam untuk menopang setiap ikan di Selatan Laut Aral.
Pada zaman Soviet, kedua negara hulu, Tajikistan dan Kyrgyzstan, bertindak sebagai sumber irigasi, ruang simpan air, saat ini dialihkan menjadi tempat-tempat rekreasi dan saat ini kedua negara akan memaksimalkan penggunaannya untuk listrik tenaga air. Suatu Laporan Bank Dunia rekomendasikan bahwa Kyrgyzstan mengatur perairan arah hulu untuk irigasi daerah hilir dan melakukan pemeliharaan ruang simpan untuk listrik tenaga air.

D. Perubahan Iklim Global (Global Climate Change)
Perubahan iklim di sungai Nil itu adalah suatu contoh yang utama. Pada waktu yang sama ketika pemanasan global mengancam sungai-sungai di Afrika bahkan lebih sedikit digunakan untuk tenaga air secara ekonomis, dan perairan mereka “lebih mahal” karena pemerintah harus mengandalkan atau mengembangkan anekaragam energi.
Sungai Nil menggunakan hampir sembilan puluh persen listrik mereka dari tenaga air, diantaranya adalah tujuh puluh persen sangat tergantung di tenaga air. Para ahli iklim percaya bahwa mengeringnya sungai-sungai di Afrika sebagai dampak dari penggunaan sungai Nil, menurut Intergovernmental Panel di Climate Change, di sana telah terjadi pengurangan di dalam aliran dari 20% antara tahun 1972 sampai dengan 1987 dan gangguan-gangguan penting lainnya didalam penggunaan tenaga air, sebagai hasilnya musim kering yang sangat parah di Afrika. Pada tahun 1995 studi dampak iklim mencacat terjadi kekeringan di beberapa sungai-sungai utama di seluruh dunia tercatat bahwa sungai Nil mengalami perubahan paling parah.

III. Kesimpulan
Bahwa terdapat tiga manfaat yang terdapat di sungai/air internasional seperti:
(1) Manajemen ekosistem harus lebih baik,
(2) Penggunaan Listrik Tenaga Air, dan
(3) Dalam Pengamanan air dilakukan melalui pembagian manfaat yang adil, dibanding pengembangan yang tidak efisien.
Bahwa dari berbagai survai dan contoh-contoh bahwa masalah yang paling menonjol adalah masalah yang kedua berkaitan dengan pemanfaatn air untuk tanaga listrik.

Pelayanan Bimbingan Dan Kerja Sama Teknis

Posted in Dw Gd Sudika Mangku on April 20, 2008 by ciils

Pelayanan Bimbingan Dan Kerja Sama Teknis HAM

Oleh :

Dw Gd Sudika Mangku, SH*

Pentingnya memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi oleh hukum, telah ditekankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak pembuatan rancangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan telah menjadi pedoman bagi organisasi ini dalam kegiatannya memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini nyata dalam hasil karya Program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Layanan Penasehat dan Kerjasama Teknis di bidang Hak Asasi Manusia.

Majelis Umum secara resmi membentuk Program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Layanan Penasehat di bidang Hak Asasi Manusia (Resolusi 926 (X) 14 Desember 1955). Dengan demikian, Majelis Umum secara khusus memberikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk membuat ketentuan tentang bantuan di bidang Hak Asasi Manusia, termasuk jasa penasehat ahli, beasiswa dan danasiswa, serta seminar-seminar atas permintaan pemerintah-pemerintah.

Program ini lebih diperkuat lagi ketika Dana Sukarela untuk Layanan Penasehat dan Bantuan Teknis dalam bidang Hak Asasi Manusia (selanjutnya dinamakan Dana Sukarela bagi Kerjasama Teknis dalam bidang Hak Asasi Manusia) di bentuk oleh Sekretaris Jenderal pada November 1987, sesuai dengan Resolusi 1987/38 Komisi Hak Asasi Manusia tertanggal 10 Maret 1987, dan keputusan 1987/147 Dewan Ekonomi dan Sosial tertanggal 29 Mei 1987. Tujuan dari adanya dana tersebut adalah untuk memberikan dukungan keuangan tambahan bagi kegiatan-kegiatan praktis yang terpusat pada penerapan konvensi internasional dan instrument-instrumen internasional yang lainnya mengenai hak asasi manusia, yang diumumkan secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan khusus atau organisasi-organisasi regional yang lain.

Sesuai dengan resolusi-resolusi Komisi Hak Asasi Manusia yang terkait, kegiatan-kegiatan praktis yang dibiayai oleh Dana Sukarela tersebut adalah :
a. Dukungan bagi kerjasama internasional yang ditujukan untuk membangun serta memperkuat lembaga dan infrastruktur nasional maupun regional, yang akan mempunyai pengaruh jangka panjang bagi penerapan yang lebih baik dari kovensi internasional dan instrument-instrumen internasional lainnya yang menyangkut hak asasi manusia yang diberlakukan oleh PBB, badan khusus atau oraganisasi-organisasi regional yang lain;
b. Bantuan ahli dan teknis kepada Pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan bagi pemenuhan standar internasional hak asasi manusia;
c. Proyak dan program-program yang dapat berperan sebagai penggerak dalam mewujudkan praktis standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional;
d. Proyek-proyek untuk perlindungan hukum dan memperkuat kemandirian badan peradilan;
e. Penilaian yang komprehensif atas kebutuhan dan program menyeluruh suatu negara, termasuk proyek-proyek khusus yang ditujukan untuk memperkokoh insfrastruktur hak asasi manusia di suatu negara.

Oleh karena, program bantuan teknis yang dibiayai dengan Dana Sukarela merupakan program komprehensif yang memberikan bantuan praktis bagi pembangunan insfrastruktur nasional dan regional hak asasi manusia. Komponen-komponen program terfokus pada penggabungan standar-standar internasional hak asasi manusia kedalam hukum dan peraturan-peraturan nasional, dan pada pembangunan atau pengokohan lembaga-lembaga nasional yang mampu memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan demokrasi berdasarkan hukum. Bantuan-bantuan semacam ini dewasa ini berbentuk layanan penasehat ahli, pelatihan, lokakarya dan seminar-seminar, beasiswa, dana bantuan, pengadaan informasi dan dokumentasi, dan penilaian kebutuhan-kebutuhan domestik yang menyangut hak asasi manusia.

Dalam bagiannya, Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, dalam seluruh Deklarasi Wina dan Program Aksi yang ditetapkannya pada Juni 1993, mengakui pentingnya layanan penasehat dan bantuan teknis mengenai hak asasi manusia dan menghendaki adanya peningkatan program tersebut. Deklarasi tersebut selanjutnya menyatakan bahwa Pusat Hak Asasi Manusia harus menyediakan bantuan teknis dan keuangan, khususnya bagi perluasan dan penerapan rencana aksi yang menyeluruh dan saling berkaitan untuk negara-negara yang memintanya. Rencana-rencana aksi ini akan mengintegrasikan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk :
a. Memperkokoh lembaga-lembaga hak asasi manusia dan demokrasi;
b. Memperbaiki fasilitas-fasilitas lembaga kemasyarakatan;
c. Memberikan perlindungan hukum bagi hak asasi manusia;
d. Mendidik dan melatih aparat, pengacara, hakim, politisi, aparat keamanan dan unsur-unsur lain yang berkenaan dengan hak asasi manusia;
e. Pendidikan umum dan informasi masyarakat untuk memajukan penghargaan terhadap hak asasi manusia;
f. Cara-cara lain untuk meningkatkan fungsi yang baik dari aturan hukum.

Pendanaan Dan Penyelenggaraan Program Kerjasama Teknis
Program Kerjasama Teknis di bidang hak asasi manusia dibiayai dari anggaran rutin Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dana Sukarela untuk Kerjasama Teknis di bidang Hak Asasi Manusia, yang mulai bekerja pada tahun 1988 dan sampai hari ini telah menerima lebih dari 19 juta dolar Amerika dalam bentuk janji bantuan dan sumbangan.

Pengembangan, penerapan, dukungan dan tindak lanjut program dilakukan oleh Cabang Kerjasama Teknis dari Pusat Hak Asasi Manusia, di bawah arahan Asisten Sekretaris Jenderal untuk Hak Asasi Manusia. Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memegang tanggung jawab penuh atas program tersebut, di bawah perintah Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum 48/141 tanggal 20 Desember 1993, Komisi Tinggi, melalui Pusat Hak Asasi Manusia, diberi mandate untuk memberikan layanan penasehat dan bantuan teknis atas permintaan Negara-negara dan organisasi-organisasi hak asasi manusia bila dipandang perlu, dengan tujuan untuk mendukung program dan aksi di bidang hak asasi manusia.

Pendekatan Program
Program Kooperasi Teknis terkadang memberikan bantuan untuk mendukung proyek-proyek yang dimulai oleh organisasi non-pemerintah, organisasi hak asasi manusia regional maupun pemerintahan, program tersebut sejak semula bukan merupakan sumber dana bagi proyek-proyek yang dikembangkan di luar Pusat Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, program ini merupakan sumber nasehat dan bantuan substantif dalam bidang hak asasi manusia, dalam kerangka kerja program yang komprehensif yang bekerjasama dengan pemerintah atas permintaan mereka, melalui penilaian kebutuhan-kebutuhan yang bersumber dari Pusat Hak Asasi Manusia dan proyek-proyek yang dirancang melalui kerjasama dengan negara-negara penerima.

Pada umumnya Pusat Hak Asasi Manusia menanggapi permintaan pemerintah dengan melakukan penilaian yang hati-hati terhadap kebutuhan bantuan hak asasi manusia Negara tersebut. Program-program bantuan kemudian dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut secara koordinatif dan komprehensif. Pusat Hak Asasi Manusia secara langsung menerapkan semua proyek yang ada dibawah wewenangnya, dengan memanfaatkan keahlian yang dikembangkan oleh stafnya di bidang-bidang yang terkait, dan bertindak sebagai coordinator dan focal point bagi unsur-unsur program lain yang berkaitan dengan kebutuhan hak asasi manusia Negara yang bersangkutan.

Muatan Program
Program Kerjasama Teknis secara bertahap telah meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan bantuan di berbagai bidang, yang dewasa ini memberikan kerangka kerja yang bermanfaat bagi upaya-upaya nasional yang diarahkan untuk memperkuat hak asasi manusia dan aturan hukum. Program Kerjasama Teknis dari Pusat Hak Asasi Manusia, bekerjasama dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, Pemerintah dan organiasi-organisasi non-pemerintah menawarkan dukungan-dukungan berbentuk program-program komprehensif dan proyek-proyek bertarget dari suatu Negara, dalam bentuk layanan penasehat ahli, pelatihan, lokakarya dan seminar-seminar, proyek-proyek informasi dan dokumentasi, beasiswa dan berbagai bentuk bantuan keuangan lain, dalam bidang utama seperti dijabarkan di bawah ini :

A. Rencana Aksi Nasional
Dalam deklarasi dan Program Aksi Wina yang ditetapkan pada Juni 1993, Konferensi Dunia tentang hak asasi manusia mengusulkan agar Pusat Hak Asasi Manusia membantu Negara-negara dalam mempersiapkan rencana aksi pada tingkat nasional melalui kegiatan layanan penasehat dan bantuan teknisnya.

B. Bantuan Konstitusional
Pusat Hak Asasi Manusia memberikan bantuan bagi pencantuman norma-norma hak asasi manusia dalam konstitusi nasional, dan dapat berperan sebagai fasilitator dalam mendorong konsensus nasional mengenai unsur-unsur yang akan dimasukkan dalam konstitusi tersebut. Bantuan untuk tujuan ini dapat berbentuk layanan penasehat ahli, penyelenggaraan konferensi, penyediaan informasi dan dokumentasi mengenai hak asasi manusia ataupun dukungan bagi kampanye informasi publik untuk menjamin keterlibatan semua sektor dalam masyarakat.

C. Bantuan Untuk Pemilihan Umum
Pusat Hak Asasi Manusia telah terlibat dalam bantuan untuk melaksanakan pemilihan umum lebih dari lima tahun melalui Program Bantuan Teknisnya. Sejak 1990 Pusat Hak Asasi Manusia telah memberikan bantuan untuk pemilihan umum bagi Rumania (1990-1992), Albania (1991), dan Afrika Selatan (1993).

D. Bantuan Pembentukan Badan Legislatif
Pusat Hak Asasi Manusia menyediakan ahli-ahli internasional dan staff khusus untuk membantu pemerintah membentuk badan legislatif, yang akan mempunyai dampak nyata bagi hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Sasaran bantuan itu adalah agar hukum tersebut selaras dengan standar internasional, seperti yang ditentukan dalam instrument-instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan regional.

Subyek yang sesuai dengan komponen program ini mencakup undang-undang hukum pidana, hukum acara pidana, peraturan tentang pemasyarakatan, undang-undang yang berkenaan dengan perlindungan kaum minoritas, undang-undang yang mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi, undang-undang tentang peradilan dan praktek hukum, undang-undang keamanan.

E. Bantuan Dalam Pembentukan dan Pengokohan Lembaga Nasional
Tujuan pokok Program Kerjasama Teknis adalah untuk mengkonsolidasikan dan memperkokoh peran yang dapat dijalankan oleh lembaga-lembaga nasional dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pusat Hak Asasi Manusia dipedomi oleh prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status lembaga nasional yang ditetapkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia dalam resolusi 1992/54 tanggal 3 Maret 1992 dan selanjutnya oleh Majelis Umum melalui resolusi 48/134 tanggal 20 Desember 1993. Program aksi ini menetapkan 4 tujuan khusus : memajukan konsep lembaga hak asasi manusia nasional; membantu menciptakan lembaga-lembaga yang efektif; membantu pengokohan lembaga-lembaga yang sudah ada; dan mendorong kerjasama antar lembaga.

G. Beasiswa Hak Asasi Manusia
Resolusi Majelis Umum nomor 926 (X) tanggal 14 Desember 1955 yang secara resmi membentuk program layanan penasehat, langsung mencatumkan beasiswa untuk hak asasi manusia. Dalam program ini, beasiswa diberikan hanya kepada calon-calon yang diajukan oleh pemerintah mereka dan dibiayai oleh anggota rutin layanan penasehat.

Kerjasama Keseluruhan Sistem
Melalui pendekatan program Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pusat Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan erat dengan perwakilan dan program-program Perserikatan Bangsa-Bangsa yang aktif di Negara-negara yang bersangkutan, bekerjasama dengan Koordinator Organisasi yang bertugas di Negara tersebut, dalam memastikan bahwa sumbangan Pusat Hak Asasi Manusia adalah bagian dari intervensi system Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terkoordinir dan yang melengkapi proyek pihak-pihak lain yang mendukung sasaran, program dan rencana aksi pemerintah.

Dengan demikian, kegiatan kerjasama teknis Pusat Hak Asasi Manusia ditempatkan dalam konteks usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional yang menyatu, melalui program-program nasional terpadu yang menyatukan masukan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan masukan-masukan nasional dan pihak-pihak lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pada dasarnya, pusat perhatian adalah pada pembangunan yang berkesinambungan dan akhirnya penghapusan bantuan eksternal.

Kesimpulan
Program Kerjasama Teknis merupakan unsure vital dalam system bantuan menyeluruh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperkuat aturan hokum, berdasarkan standar-standar Perserikatan Bangsa Bangsa yang relevan yang diwujudkan dalam penetapan standar hak asasi manusia oleh Organisasi tersebut selama setengah abad.

Pusat Hak Asasi Manusia yang menghubungkan dan menerapkan program di bawah petunjuk Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, adalh satu-satunya unit dalam system Perserikatan Bangsa Bangsa yang secara spesifik dan eksklusif mengemban tanggung jawab kelembagaan terhadap hak asasi manusia. Semua kapasitas tersebut adalah dasar dari Program usahanya untuk membantu negara-negara dalam memperkokoh kekuasaan kekuasaan hokum dalam wilayah hukumnya masing-masing.

*Penulis adalah Pengelola cIILs Jogjakarta

Cosmos 954 Case

Posted in Dw Gd Sudika Mangku on April 20, 2008 by ciils

Cosmos 954 Case

Oleh :

Dw Gd Sudika Mangku, SH*


Kasus Cosmos – 954 merupakan kasus jatuhnya satelit bertetangga nuklir, Cosmos – 954 milik Uni Soviet, di Kanada. Cosmos – 954 merupakan salah satu satelit bertenaga nuklir milik Uni Soviet, yang diluncurkan pada tanggal 18 September 1957. Satelit ini dilengkapi reactor nuklir seberat 55 Kg dan menggunakan bahan uranium 235, dengan komposisi 90% Uranium 235. beberapa minggu setelah peluncuran, satelit yang direncanakan ditempatkan pada ketinggian 270 Km di atas permukaan bumi itu dinyatakan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebab-sebab kemerosotan fungsi itu tidak dapat diketahui dengan pasti. Beberapa pendapat ada yang menyatakan bahwa Cosmos – 954 telah berbenturan dengan serpihan sampah ruang angkasa (space debris).

Fasilitas lacak Uni Soviet yang kurang memadai mengakibatkan Soviet kehilangan kemampuan untuk memantau secara akurat gerak dan posisi Cosmos – 954. Pada tanggal 24 Januari 1978 dilaporkan bahwa Cosmos – 954 telah memasuki atmosfir bumi dan mengarah ke wilayah Kanada Barat Laut. Pada hari yang sama Cosmos – 954 telah jatuh di wilayah yang telah diperkirakan, dengan mengakibatkan radiasi radioaktif seluas 600 Km persegi. Meliputi wilayah Kanada Utara dan Barat Laut, bagian Utara Queen Chalotte Island, Alberta dan Skatchewan.

Pecahan Cosmos – 954 itu berbobot sekitar 65 Kg dan mengandung sekitar 3.500 partikel radio aktif. Tingkat radiasi partikel tersebut sangat bervariasi dari ribuan sampai jutaan dari satu roentgen/jam. Beberapa di antaranya memiliki sifat sangat mematikan. Satu pecahan berukuran tidak terlalu besar, 25 mm x 15 mm x 10 mm, memiliki tingkat radiasi sampai 500 rontgen/jam. Cukup untuk mebunuh manusia dalam beberapa jam sejak mengalami kontak pertama, data tersebut hanyalah data tentang dampak langsung (acut impacts) dari jatuhnya Cosmos – 954 dan Kanada belum memperhitungkan dampak tidak langsungnya (cronic impacts).

Persoalan lain yang juga sangat rumit adalah masalah penanganan radiasi. Pemerintah Kanada, dengan bantuan tenaga ahli dari Uni Soviet dan Amerika Serikat, membutuhkan waktu tidak kurang dari delapan bulan, dengan factor kesulitan yang sangat tinggi. Musim dingin yang telah berlangsung, dengan suhu udara -40 sampai -100 derajat Celcius, mengakibatkan pembekuan danau dan sebagaian besar lahan tertutupi salju, sehingga menimbulkan hambatan besar dalam membersihkan lahan dari radiasi.

Dewasa ini hukum internasional memiliki peranan besar dalam menyelesaikan sengketa internasional :
1. Pada prinsipnya hukum internasional berupaya agar hubungan antar-negara terjalin lewat ikatan persahabatan (friendly relations among states) dan tidak mengharapkan adanya persengketaan.
2. Hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya.
3. Hukum internasional memberikan pilihan yang bebas kepada para pihak tentang cara, prosedur atau upaya yang seyogianya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya.
4. Hukum internasional modern semata-mata menganjurkan cara penyelesaian secara damai; apakah sengketa itu sifatnya antarnegara atau antarnegara dengan subyek hukum internasional lainnya. Hukum internasional tidak mengajurkan sama sekali cara keerasan atau peperangan.
Perkembangan hukum internasional dalam mengatur cara-cara penyelesaian sengketa secara damai ini secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya The Hague Peace Conference(Konferensi Perdamaian Den Haag) tahun 1899 dan 1907. Konferensi perdamaian ini menghasilkan the Convention on the Pasific Settlement of International Disputes tahun 1907.

Konferensi perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 memiliki dua arti penting, yaitu :
a. Konferensi memberikan sumbangan penting bagi hukum perang (sekarang hukum humaniter internasional);
b. Konferensi memberikan sumbangan penting bagi aturan-aturan penyelesaian sengketa secara damai antarnegara.

Manila Declaration atau Deklarasi Manila merupakan hasil inisiatif dan upaya Majelis Umum PBB dalam menggalakkan penghormatan terhadap penggunaan cara penyelesaian sengketa secara damai. Deklarasi Manila antara lain menyatakan :
a) Adalah kewajiban Negara-negara yang bersengketa untuk mencari jalan, dengan itikad baik dan semangat kerja sama, menyelesaikan sengketa internasional mereka secepat mungkin dan seadil-adilnya;
b) Negara-negara harus juga mempertimbangkan peran penting yang dapat dimainkan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional dan Sekretariat Jenderal PBB dalam menyelesaikan suatu sengketa;
c) Deklarasi menyatakan pula adanya berbagai cara yang dapat dimainkan oleh organ-organ PBB untuk membatu para pihak mencapai suatu penyelesaian sengketa mereka.

Bedasarkan dua konvensi the Hague mengenai penyelesaian sengketa internasional ini, para negara (anggota) berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Untuk maksud itu, sepanjang keadaan masih mengizinkan atau memungkinkan, para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa baik, mediasi atau komisi penyelidik untuk menyelesaikan sengketa mereka (ini disebut sebagai cara diplomatik).

Apabila cara diplomatik ini gagal maka penyerahan sengketa kepada arbitrase baru diperkenankan. Berdasarkan Pasal 38 Konvensi Den Haag 1907, penyerahan sengketa kepada arbitrase sifatnya tidak memaksa karena penyerahan kepada badan ini baru akan dilakukan apabila keadaannya memungkinkan, di dalam konvensi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan yang memungkinkan tersebut.
Dewasa ini hukum internasional telah menetapkan kewajiban minimum kepada semua Negara (anggota PBB) untuk menyelesaikan sengketa internasionalnya secara damai. Ketentuan ini tersurat khususnya dalam pasal 1, 2, dan 33 Piagam PBB. Kewajiban tersebut mensyaratkan bahwa Negara-negara harus menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam.

Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini tampak pada Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB yang secara garis besarnya menyatakan fungsi dari badan dunia ini dan Negara-negara anggotanya, yaitu bersama-sama menciptakan dan mendorong penyelesaian sengketa internasional.
Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB memberikan pengaturan lebih lanjut guna melaksanakan dan mencapai tujuan diatas. Di dalam pasal ini mewajibkan semua Negara anggotanya untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai, kewajiban lainnya dituangkan dalam Pasal 2 ayat 4 yang menyatakan bahwa dalam hubungan internasional semua negara harus menahan diri dari penggunaan cara-cara kekerasan, yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.

Dalam Pasal 33 Piagam PBB dijelasakan kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai, pasal ini menyatakan sebagai berikut :
Para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi (perundingan), penyidikan, mediasi, konsilisiasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih.
Berdasarkan Pasal 33 diatas, pada pokoknya cara penyelesaian sengketa secara damai dibagi dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut :
a. Penyelesaian sengketa secara diplomatik, yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi dan konsiliasi, disamping cara-cara lainnya yang masih dimungkinkan dipilih atau diinginkan oleh para pihak. Cara pertama, yaitu negosiasi adalah cara yang tidak melibatkan pihak ketiga, yaitu cara penyelesaian yang langsung melibatkan para pihak yang bersengketa. Cara-cara lainnya adalah penyelesaian yang melibatkan keikutsertaan pihak ketiga di dalamnya.
b. Cara penyelesaian secara hukum, yaitu arbitrase dan pengadilan.

Dari berbagai aturan hukum internasional di atas, termasuk dan terutama Deklarasi Manila, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa internasional.
1. Prinsip Itikad Baik (Good Faith)
Prinsip ini bisa dikatakan sebagai prinsip yang fundamental dan paling sentral dalam menyelsaikan sengketa antarnegara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan baik antar Negara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara lain yang dipilih para pihak.
2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan Dalam Penyelesaian Sengketa
Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 13 Bali Concord dan preambule ke-4 Deklarasi Manila.
3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa
Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB Section 1 paragraph 3 dan 10 Deklarasi Manila dan paragraph ke-5 dari Friendly Relations Declaration. Instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketayang telah terjadi atau sengketa yang akan dating.
4. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa
Prinsip fundamental selanjutnya yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dak kelayakan (ex aequo et bono).
5. Prinsip Kesepakan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)
Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip ke-3 dan ke-4 diatas. Prinsip-prinsip kebebasan 3 dan 4 hanya akan bisa dilakukan ataudirealisasikan manakala ada kesepakatan dari para pihak. Sebaliknya, prinsip kebebasan 3 dan 4 tidak akan mungkin berjalan apabila kesepakatan hanya ada dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak.
6. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-Negara
Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam section 1 paragraph 1. Prinsip ini mensyaratkan Negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah Negara-negara. Office of the Legal Affairs PBB memuat prinsip-prinsip lainnya yang menurut hemat penulis hanya bersifat tambahan. Prinsip tersebut yaitu :
a. Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak;
b. Prinsip persamaan hakdan penentuan nasib sendiri;
c. Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara;
d. Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional.

Kasus Cosmos – 954 oleh kedua belah pihak Uni Soviet dan Kanada telah diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Dalam kasus tersebut pihak Kanada telah melakukan dua kali operasi untuk mengatasi pencemaran radioaktif itu, pertama dari tanggal 24 Januari – 20 April 1978 dan yang kedua dari tanggal 21 April sampai 15 Oktober 1978. Untuk membiayai keseluruhan fase itu Kanada telah menghabiskan biaya sebesar $ 12,048,239.11 Kanada untuk fase pertama dan $ 1,921,904.55 Kanada untuk fase kedua. Total klaim yang diajukan pemerintah Kanada terhadap pemerintah Uni Soviet adalah $ 6,041,174.70 dengan perincian $ 4,414,348.86 berasal dari fase pertama dan $ 1,626,825.84 dari fase kedua.

Kanada dan Uni Soviet telah memilih cara negosiasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal IX Konvensi Liability Convention 1972, sebagai cara penyelesaian sengketa dan merujuk pada Pasal 33 Piagam PBB adanya kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui tahapan yang paling awal yaitu negosiasi. Melalui ketentuan Konvensi Liability Convention 1972 klaim dapat diajukan melalui diplomatic channel. Selanjutnya ditentukan bahwa, dalam hal Negara-negara yang bersengketa yang tidak memiliki hubungan diplomatik, maka klaim demikian dapat diajukan melalui Sekjen PBB, sejauh kedua pihak bersengketa adalah anggota PBB.

Negosiasi atau perundingan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu sengketa antarnegara. Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Dialog tersebut, biasanya lebih banyak pertimbangan politis daripada pertimbangan atau argument hukum. Namun demikian, dalam proses negosiasi atau dialog tersebut, adakalanya argument-argumen hukum cukup banyak berfungsi memperkuat kedudukan para pihak. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh para pihak yang berperkara dengan cara melalui saluran diplomatik biasa.

Segi positif dari negosiasi ini adalah sebagai berikut :
1. Para pihak sendiri yang melakukan perundingan (negosiasi) secara langsung dengan pihak lain.
2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan mereka.
3. Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaian.
4. Dalam negosiasi, para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah tetapi diupayakan kedua belah pihak menang.

Kelemahan utama penggunaan cara negosiasi dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut :
1. Manakala kedudukan para pihak tidak seimbang, salah satu kuat, sedang pihak yang lain lemah. Dalam keadaan ini pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acap kali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaiakan sengketa di antara mereka.
2. Bahwa proses berlangsungnya negosiasi acapkali lambat dan memakan waktu yang lama. Selain itu, jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi.
3. Manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif.

Kasus Cosmos – 954 menunjukkan bahwa : Pertama, suatu kegiatan yang berada di bawah pengawasan Negara tertentu (activies under state control) yang dilakukanan di kawasan yang berada di luar batas-batas wilayah Negara tetap merupakan kegiatan yang potensial dampak bagi lingkungan hidup Negara tertentu, Kedua, dampak demikian dapat diselesaikan berdasarkan prinsip hukum internasional (liability), melalui mekanisme hukum internasional, Ketiga, dampak demikian tidak melulu diselesaikan melalui pembayaran ganti rugi, melainkan juga dengan bantuan teknis.

Penerapan system ganti rugi demikian masih menunjukkan bahwa lingkungan hidup sebagai objek hukum masih tetap dipersamakan dengan sifat objek hukum lain., seperti benda dan objek-objek kepentingan lainnya. Klaim Kanada menunjukkan bahwa Kanada sama sekali tidak memperhitungkan kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh dampaknya. Jumlah yang diajukan oleh Kanada terbatas pada biaya operasional yang dikeluarkan Kanada selama Kanada membersihkan lahan dari radiasi. Penerapan system demikian juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip ganti rugi tidak cukup memadai untuk memenuhi tujuan-tujuan perlindungan lingkungan, karena umumnya hanya mampu memperhitungkan kerugian-kerugian yang bersifat countable dan sulit menjangkau kerugian yang bersifat uncountable seperti merosotnya daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan dan kualitas lingkungan pada umumnya.

Kelemahan ini pula yang membuat prinsip ganti rugi dalam kaitan dengan kerugian lingkungan tidak pernah diterapkan secara mandiri, melaikan selalu diimbangi dengan kewajiban-kewajiban lain, seperti kewajiban memberikan bantuan teknis, kewajiban untuk ikut serta dalam mengatasi dampak dan kewajiban untuk mencegah dan menghentikan dampak selanjutnya. Hanya saja, dalam praktek penerapan prinsip demikian tetap belum dapat memenuhi upaya-upaya pemulihan lingkungan ke keadaan semula. Sifat khusus ini segera menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan lain terhadap bentuk-bentuk baru penerapan prinsip-prinsip hukum internasional untuk menjamin agar hukum dapat berperan lebih optimal sebagai instrument utama perlindungan lingkungan, seperti pertama, kesadaran terhadap sifat khusus lingkungan hidup sebagai objek hukum. Kedua, implementasi prinsip-prinsip dan ketentuan hukum internasional yang dapat memberikan treatment yang wajar terhadap lingkungan hidup dalam sifat dan kedudukan demikian itu.

Sekalipun sangat berorientasi kepada perlindungan kepentingan Negara, namun hukum internasional sejak permulaan telah menggunakan dua pendekatan untuk menangani kasus-kasus lingkungan, yaitu pendekatan hukum dan teknis. Pendekatan hukum berkenaan dengan penerapan prinsip-prinsip pertanggung jawaban Negara, termasuk ke dalamnya penerapan azas pencegahan dan azas ganti rugi, dan pendekatan teknis berkenaan dengan kewajiban mencegah emisi, mengurangi emisi, dan menghapuskan emisi.

*Penulis adalah Pengelola cIILs Jogjakarta dan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Jogjakarta

Gencatan Senjata

Posted in Agis Ardhiansyah on April 20, 2008 by ciils

Gencatan Senjata

(Armistice)

Oleh :

AGIS ARDHIANSYAH,S.H

Gencatan senjata bukanlah kesepakatan damai, meskipun tujuannya adalah pemberhentian bentrokan bersenjata, mencegah terjadinya kekerasan. Pencegahan tersebut mungkin saja tidak jelas sampai kapan berlakunya atau hanya berlaku dalam rentang waktu tertentu. Sebuah perjanjian gencatan senjata tidak mengakhiri perang antara pihak-pihak yang bertikai.  Perang akan terus berlanjut dengan segala implikasinya bagi pihak-pihak yang bertikai dan pihak-pihak netral. Contohnya adalah Perjanjian Gencatan Senjata Korea tidak menyebutkan rentang waktu dan tidak berlaku lagi bila salah satu pihak memutuskan untuk mengakhirinya. Sangat jarang dalam perjanjian gencatan senjata disebutkan sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian tersebut.

Di masa lalu, perjanjian gencatan senjata seringkali dipergunakan untuk mengisolir orang-orang yang terluka dan tewas dari medan peperangan agar mereka tidak menjadi sasaran pertempuran. Tetapi saat ini, perjanjian gencatan senjata dipandang penting karena sebagian besar perjanjian ini tidak didahului oleh kesepakatan damai seperti yang berlaku di masa lalu, sehingga menjadi satu-satunya cara untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai tersebut. “Aturan Perang di Daratan” yang dikeluarkan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat tahun 1956, mendefinisikan gencatan senjata dan hal-hal lain menyangkut masalah ini. “Sebuah gencatan senjata adalah penghentian kekerasan dalam suatu rentang waktu yang disetujui oleh pihak-pihak yang bertikai.  Gencatan senjata bukan perdamaian parsial atau temporer; gencatan senjata hanya merupakan penundaan operasi militer dalam skala tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.”

Tanggal dan Waktu Efektif: Khususnya sangat penting untuk menyediakan jangka waktu tertentu untuk menginformasikan gencatan senjata tersebut ke pos-pos mereka agar perjanjian tidak dilanggar tanpa sengaja ketika sudah berlaku efektif.  Bahkan di era komunikasi instan seperti sekarang ini, tidak semua prajurit atau pasukan dilengkapi peralatan untuk menerima informasi secara langsung.

Durasi: Di masa lalu adalah hal yang biasa untuk menyebutkan rentang waktu berlakunya perjanjian gencatan senjata.  Di masa kini, ketentuan tersebut sering diatur, kemungkinan atas dasar asumsi bahwa kesepakatan damai akan berlangsung dalam waktu dekat. Ketika sebuah perjanjian gencatan senjata tidak menyebutkan secara spesifik rentang waktu pemberlakuannya, maka perjanjian tersebut akan berlaku efektif hingga salah satu pihak membatalkannya. Meskipun tidak ada ketentuan yang mengatur hal ini, sangatlah penting bagi pihak yang hendak membatalkan perjanjian tersebut untuk mengumumkan niatnya terlebih dahulu.

Batas Demarkasi dan Zona Netral: Meskipun tidak ada aturan khusus dalam ketentuan perang manapun yang mengatur batas demarkasi dan zona netral (istilah terakhir sering juga disebut sebagai “no-man’s land” atau kawasan bebas), pengaturan masalah ini akan sangat berguna untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan yang secara tidak sengaja dapat mengakibatkan berlangsungnya konflik.

Hubungan dengan Masyarakat Setempat: Di setiap gencatan senjata salah satu pihak hampir selalu menduduki wilayah pihak yang lain. Hal ini berarti masyarakat sipil dari pihak musuh akan selalu berada di wilayah yang dikuasainya. Pedoman Perang Darat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menyatakan bahwa bila tidak ada ketentuan mengenai hal ini dalam perjanjian gencatan senjata hubungan dengan masyarakat setempat akan berlaku seperti sedia kala, masing-masing pihak “harus memberlakukan hak-hak yang berlaku sebelumnya, termasuk hak untuk mencegah atau mengendalikan seluruh interaksi antara masyarakat setempat dengan pihak musuh.”

Tindakan yang Tidak Diperbolehkan: Perjanjian gencatan senjata jarang sekali menyebutkan secara spesifik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak selain tindakan kekerasan yang biasa terjadi secara umum; dan biasanya salah satu pihak tidak akan melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan bila pihak musuh tidak mendahuluinya. Namun, setiap pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata, termasuk setiap tindakan kekerasan, akan tergolong sebagai “tindakan yang tidak diperbolehkan.” Meskipun Perjanjian Gencatan Senjata Korea tidak menyebutkan hal ini secara spesifik, kekerasan yang terjadi di zona demiliterisasi Korea Utara, pembangunan terowongan di zona tersebut, dan pendaratan pasukan di Korea Selatan, dengan misi membunuh Presiden Republik Korea, tentu saja tergolong sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan.

Tawanan Perang: Hal ini merupakan hal yang paling sulit untuk dinegosiasikan oleh para negosiator Perjanjian Gencatan Senjata Korea, dan solusinya hanya dapat berjalan selama setahun. Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa berkeras pada “repatriasi secara sukarela”, yang berarti para tawanan bebas kembali ke pihak angkatan bersenjata tempat ia bekerja ketika tertawan, atau ke tempat lain yang ia mau. Alasannya terutama karena Korea Utara menguasai sebagian besar Korea Selatan di awal berlangsungnya konflik, mereka merekrut seluruh tentara Korea Selatan yang tertawan atau menyerahkan diri ke dalam pasukan mereka.  Para tentara ini tidak berkeinginan untuk “direpatriasi kembali” ke Korea Utara. “Repatriasi secara sukarela” kini diterapkan dalam hukum internasional dan ketentuan mengenai hal ini tentu akan dimasukkan dalam perjanjian gencatan senjata di masa mendatang.

Instrumen Konsultatif: Aturan dalam Perjanjian Gencatan Senjata Korea  menunjukkan contoh-contoh komite yang baik yang dibentuk oleh perjanjian gencatan senjata. Ada Komisi Repatriasi Negara-negara Netral untuk mengawasi gencatan senjata dengan memperhatikan kepentingan tawanan perang; Komisi Gencatan Senjata Militer (dengan tim gabungan) untuk mengawasi implementasi gencatan senjata; dan Komisi Pengawasan Negara-negara Netral (dengan tim inspeksinya sendiri) untuk memastikan kepatuhan kedua belah pihak terhadap aturan-aturan dalam perjanjian gencatan senjata tersebut.

Berbagai Masalah Politik-Militer: Ada saatnya ketika para negosiator suatu perjanjian gencatan senjata mendapatkan kewenangan dari pemerintah mereka untuk membahas masalah-masalah politik. (Terkadang, pemerintah mengirim diplomat-diplomat mereka untuk negosiasi gencatan senjata. Perjanjian Gencatan Senjata Korea, misalnya, dinegosiasikan oleh staf-staf militer, sementara Perjanjian Penghentian Kekerasan di Vietnam dinegosiasikan oleh diplomat.) Jadi, ketika Delegasi Komando PBB bersikukuh agar Perjanjian Gencatan Senjata Korea dapat membahas pula masalah-masalah militer dan bukan hanya masalah-masalah politik, Pasal 4 Perjanjian tersebut memuat ketentuan di mana komandan-komandan militer mengusulkan agar pemerintah mereka dalam waktu tiga bulan mengatur sebuah pertemuan politik untuk menentukan beberapa masalah di luar kewenangan para komandan militer tersebut.

Dalam dekade terakhir perjanjian gencatan senjata menjadi semakin penting perannya sebagai perjanjian internasional karena fakta bahwa dalam sebagian besar kasus perjanjian tersebut tidak didahului oleh perjanjian damai seperti yang dahulu berlaku secara universal, namun tetap merupakan sebuah perjanjian yang dapat mengakhiri kekerasan yang terjadi akibat negara-negara yang bertikai.

Email : imiginaku@yahoo.com

PENULIS ADALAH ALUMNI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG DAN SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN S2 DI UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DI ZEEI

Posted in Agis Ardhiansyah on April 20, 2008 by ciils

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Oleh :

AGIS ARDHIANSYAH, S.H

I. Aspek Historis Zona Ekonomi Eksklusif

Latar belakang lahirnya konsepsi zona ekonomi eksklusif tidak terlepaskan dari tindakan sepihak Amerika Serikat dalam bentuk Proklamasi Truman Tahun 1945. Klaim Negara-negara Amerika Latin dalam mengikuti tindakan Amerika Serikat ini, seperti Chli, Peru Dan Equador sudah jauh menyimpang dari pengertian “continental shelf” dalam arti geologis. Negara-negara ini bukan saja menuntut perluasan yurisdiksi yang ditujukan kepada penguasaan kekayaan alamnya yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya, tetapi juga meliputi perairan diatasnya. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Hukum Laut PBB I di Jenewa Tahun 1958, Peru, negara-negara Amerika Latin mengajukan usul yang dinamakan “economic zone”. Tetapi usul Peru ini tidak mendapat tanggapan yang menggembirakan karena pada waktu itu negara-negara peserta mengangagapnya terlalu ekstrim. Dan oleh Peru usul “economic zone” ini mendapat dukungan negara-negara Afrika dan pada waktu negara-negara Afrika mengadakan seminar di Yaounda salah satu keputusannya berisi dukungan terhadap “economic zone”. Selain mendapat dukungan negara-negara sedang berkembang, konsepsi “economic zone” mulai menarik dukungan negara-negara maju, seperti Kanada dan Norwegia. Walaupun pada mulanya negara Amerika Serikat, Uni Soviet dan negara-negara tak berpantai (“land locked countries”) serta negara-negara yang secara geografis tidak beruntung (“geographically disadvantages”) menentang konsepsi ini, tetapi pada kenyataannya konsepsi “economic zone” dianggap sebagai usul yang dikompromikan dengan diterimanya konsepsi ini sebagai suatu rejim hukum baru dalam Hukum Laut Internasional yang terdapat pengaturannya dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Sedangkan di Indonesia konsep tentang zona ekonomi eksklusif diawali dengan paham wawasan nusantara yang termuat dalam Deklarasi Djuanda 1957 yang kemudian dituangkan dalam UU No 4/Prp./1960 tentang Perairan, yang menyatakan bahwa Teritorriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 diganti dengan Wawasaan Nusantara atau Archipelago Principle. Paham ini diperjuangkan dalam berbagai konferensi laut internasional antara lain dalam Konferensi Jenewa tahun 1977. Konferensi ini berhasil menyusun konsep satu paket persetujuan umum, yang dikenal sebagai Informal Compesite Negotiating Text (ICNT). Walau bukan persetujuan resmi, namun ICNT menjadi referensi penting dalam perundingan-perundingan selanjutnya mengenai hukum laut. Dalam konferensi itu, telah diakui prinsip wilayah laut territorial yang lebarnya 12 mil ditambah 188 mil Zona Ekonomi, sehingga seluruhnya berjumlah 200 mil dihitung dari garis dasar laut negara bersangkutan. Kemudian pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.

II. Pengertian dan Hak Negara Pantai dan Hak Negara Lain di Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan hak-hak dan yuridiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain (Pasal 55 UNCLOS 1982). Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 menyatakan bahwa apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEE negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia maka batas ZEE antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Indonesia dengan negara tersebut.

Dengan diterimanya konsepsi zona ekonomi eksklusif, maka terdapat dua rejim hukum di perairan di atas landas kontinen 200 mil, yaitu perairan zona ekonomi eksklusif 200 mil dari garis pangkal laut teritorial dan perairan di atas landas kontinen diluar 200 mil sebagai laut lepas. Dapat disimpulkan bahwa perairan di atas landas kontinen 200 mil yang berhimpit dengan zona ekonomi eksklusif adalah perairan zona ekonomi eksklusif. Di perairan ini Negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan alamnya di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya yang meliputi kekayaan hayati dan non hayati dan juga mineral. Sedangkan perairannya tetap merupakan laut lepas yang dapat dilalui oleh kapal-kapal dari semua negara. Di perairan di atas landas kontinen di luar 200 mil sesuai dengan statusnya sebagai laut lepas, maka pengaturannya tunduk pada rejim hukum laut lepas yang dapat dinikmati oleh semua negara-negara baik terhadap pelayarannya maupun sumber-sumber kekayaan alam hayati maupun non hayati termasuk sumber mineral di perairan tersebut.

Bila negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut wilayahnya dan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya, terhadap zona ekonomi eksklusif, hanya diberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi di zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin (Pasal 56, UNCLOS 1982). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyatakan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan :

a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnyadan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;

b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :

1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;

2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;

3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.(Pasal 4 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1983).

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 60/Men/2001 Tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.60/MEN/2001 Tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa wilayah perikanan Indonesia termasuk dalam zona ekonomi eksklusif indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia yang menyatakan tentang hak dan kewajiban kapal asing untuk melaksanakan Hak Lintas Damai di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut Yang Ditangkap Dengan Sarana Penangkap Yang Telah Mendapat Izin dinyatakan bahwa impor hasil laut yang ditangkap dan diambil dengan sarana penangkap dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diberikan pembebasan bea masuk, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Peraturan Presiden RI Nomor 109 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yang menyatakan bahwa prosedur penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut termasuk di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sedangkan perjanjian internasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif antar negara berdasarkan UNCLOS 1982 belum begitu banyak, Indonesia baru menetapkan Perjanjian ZEE hanya dengan Australia melalui Perjanjian Antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu yang ditandatangani di Perth pada tanggal 14 Maret 1997.

III. Pengelolaan dan Pengawasan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Berdasarkan konvensi hukum laut 1982, wilayah perairan Indonesia meliputi kawasan seluas 3,1 juta km² terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,8 juta km² dan laut dengan luas sekitar 0,3 juta km² Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas berbagai sumber kekayaan alam serta berbagai kepentingan yang melekat pada ZEE seluas 2,7 juta km² dan hak partisipasi dalam pengelolaan kekayaan alam di laut lepas di luar batas 200 mil ZEE, serta pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dasar laut perairan internasional di luar landas kontinen. Pasal 192 – 237 UNCLOS membebankan kewajiban bagi setiap negara pantai untuk mengelola dan melestarikan sumber daya laut mereka.

Kekayaan mineral seperti minyak dan gas bumi, kerang, rumput laut, sponges, dan sumber hayati lainnya menyimpan harapan untuk dikelola sesuai peraturan dan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di laut. Disamping itu, kerjasama dengan nelayan asing yang sudah maju teknologinya perlu dilakukan, baik mengenai alih teknologi, tukar pengetahuan, maupun dalam hal penjualan hasil tangkapan ikan, cara ini diharapkan nelayan kita bertambah ketrampilannya. Untuk pengelolaan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif ini diperlukan kerjasama dengan negara lain, dengan Pemerintah Daerah dan kerjasama antar sektor.

Pada tahun 2005 muncul gagasan dari Dewan Maritim Indonesia untuk membentuk Badan Penataan Batas Wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang bertujuan untuk mempertegas kedaulatan negara dan meningkatkan keamanan laut yang memiliki tugas:

1. menuntaskan dan memelihara batas wilayah NKRI;

2. melakukan penelitian dan pengembangan basis data sumebr daya alam kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

3. melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

4. melakukan pengamanan wilayah laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

5. mengkoordinasikan pengembangan wilayah pulau-pulau perbatasan dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

Dalam upaya penerapan tindakan pemantauan (monitoring), pengendalian (controlling), dan pengawasan (surveillance) secara efektif terhadap kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan memberlakukan sistem pemantauan kapal atau VMS (Vessel Monitoring System) dengan maksud mempermudah pemantauan seluruh aktivitas kapal. Melalui sistem pemantauan ini, dapat diketahui tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada di Indonesia. Ketentuan Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO 1995) menetapkan bahwa negara bertanggung jawab menyusun serta mengimplementasikan sistem Monitoring, Controlling, Surveillance terhadap pengelolaan penangkapan ikan. Konvensi hukum laut PBB 1982 menyebutkan pula bahwa pengelolaan sumber daya ikan mempunyai tiga tujuan utama. Pertama, pemanfaatan sumber daya ikan secara rasional. Kedua, pelestarian sumber daya ikan. Ketiga, keserasian usaha pemanfaatan. Dengan ketentuan itu, jelas setiap negara wajib melakukan pengelolaan sumber daya ikan secara lestari dan bertanggung jawab. Dalam konteks inilah VMS sebagai bagian dari MCS menjadi sangat penting dan relevan.

Proyek VMS muncul sebagai akibat dari keprihatinan karena semakin banyak kapal ilegal yang beroperasi, baik lokal maupun kapal asing. VMS juga eksis lantaran ada dorongan untuk mengurangi kerugian negara akibat pencurian ikan (illegal fishing). Permasalahan lain yang cukup serius adalah bagaimana pemerintah dapat menekan adanya kerugian dari sektor perikanan yang mencapai nilai mendekati 2 miliar dollar AS per tahun. Munculnya angka kerugian pemerintah yang mendekati 2 miliar dollar AS per tahun itu adalah karena beberapa penyebab berikut ini. Pertama, adanya penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan ekspornya yang tidak termonitor, sekitar 4.000 kapal yang kerugiannya berkisar 1,2 miliar dollar AS per tahun. Kedua, kapal eks impor dengan penetapan pengadilan negeri sebanyak 475 kapal yang diperkirakan mencapai 142 juta dollar AS tiap tahun. Ketiga, kapal-kapal illegal fishing yang melanggar daerah penangkapan sebanyak 1.275 kapal berkisar 573 juta dollar AS tiap tahun. Keempat, kapal eks impor sebanyak 650 unit dengan anak buah kapal asing yang tidak mengurus (membayar) iuran tenaga kerja sebesar 7,8 juta dollar AS.

Vessel Monitoring System merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan yang dapat memantau kegiatan kapal perikanan yang memiliki transmitter. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 003/DJ. P2S DKP/2007 maka bagi kapal yang minimal bermuatan 60 GT wajib memasang transmitter. Pembangunan VMS di Indonesia di pegang oleh pihak Departemen Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan PT. CLS ARGOS untuk membentuk sistem antara transmitter dan satelit. Terpantaunya posisi kapal karena transmitter yang dipasang di atas kapal akan memancarkan sinyal ke satelit kemudian dikirimkan ke Processing Center untuk diolah lebih lanjut dan disampaikan ke Pusat Pemantauan Kapal Perikanan Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Melalui VMS dapat diketahui kegiatan kapal di laut misalnya sedang melakukan kegiatan penangkapan atau menuju fishing ground pelabuhan yang diinterpretasi berdasarkan kecepatan kapal dan trek kapal dalam jangka waktu tertentu. Melalui layar monitor dari sistem VMS juga terpantau kegiatan kapal yang menjurus ke arah pelanggaran. Beberapa contohnya yaitu, terdeteksinya beberapa kapal asing yang melakukan kegiatan penangkapan di perairan teritorial. Hal ini melanggar UNCLOS Pasal 62 Tahun 1982 yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang tertuang dalam UU No.17/1985, karena izin yang diberikan adalah hanya diperairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

REFERENSI

Abdul Alim Salam, Strategi Pengelolaan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia, 2005

Rosmi Hasibuan, Kaitan Permasalahan Rejim Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Landas Kontinen Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, 2002

Aninda Wisaksanti Rudiastuti, Jonson L. Gaol, I Wayan Nurjaya, Distribusi Klorofil-A Dari Citra Modis Dan Hubungannya Dengan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan dari Vessel Monitoring System, 2007

Email : imiginaku@yahoo.com

PENULIS ADALAH ALUMNI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG DAN SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN S2 DI UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

COLLATERAL DAMAGE

Posted in Agis Ardhiansyah on April 20, 2008 by ciils

COLLATERAL DAMAGE

(KERUSAKAN IMBASAN)

Oleh : AGIS ARDHIANSYAH, S.H

Kerusakan imbasan atau kerusakan tambahan terjadi ketika serangan yang ditujukan pada sasaran militer menyebabkan terbunuhnya rakyat sipil dan merusak obyek-obyek sipil. Ini biasanya terjadi bila sasaran militer seperti peralatan militer atau tentara terletak di kota atau desa atau dekat dengan penduduk sipil. Serangan yang dapat menyebabkan kerusakan imbasan tidaklah secara khusus dilarang, namun hukum-hukum konflik bersenjata membatasi serangan-serangan sembarangan. Pasal 57 Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa menyebutkan bahwa, dalam sebuah konflik internasional, “perhatian terus menerus harus diberikan untuk melindungi populasi sipil, orang-orang sipil, dan obyek-obyek sipil.” Sebagai tambahan, pada Pasal 51, Pemboman area (carpet bombing) dilarang, begitu juga serangan yang menggunakan cara dan alat pertempuran yang efeknya tidak dapat dikontrol.

Dalam konflik internal (non-internasional), rakyat sipil hanya memiliki sedikit perlindungan hukum terhadap kerusakan imbasan. Protokol Tambahan II mengharuskan, selama mereka tidak ambil bagian dalam peperangan, populasi sipil dan individu sipil harus mendapat perlindungan umum terhadap bahaya yang muncul dari operasi militer dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Protokol II juga melarang tindakan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan teror pada populasi sipil.

Sebuah film berjudul “Collateral Damage” yang diperankan oleh Arnold S. (sekarang Gubernur Negara Bagian California, USA) menunjukkan bahwa betapa berbahayanya akibat yang ditimbulkan dari serangan terhadap obyek-obyek tertentu yang tanpa membedakan antara sasaran serangan (militer) dan area sipil (civilian). Penduduk sipil yang tidak mengetahui akan adanya serangan tentu saja akan menjadi korban yang paling banyak, karena ketidakadaan persiapan untuk menghindari serangan. Gedung-gedung publik (bukan gedung militer) tidak luput juga dari aksi collateral damage ini.

Pihak-pihak dalam konflik bersenjata saat ini, seperti Perang Teluk dan perang-perang di bekas Yugoslavia, telah menggunakan istilah kerusakan imbasan (collateral damage) untuk menunjukkan bahwa serangan mereka sah menurut hukum. Klaimnya adalah bahwa telah terjadi kerusakan imbasan atau bahwa kerusakan itu minimal atau proporsional. Pengamat yang netral mungkin akan memiliki kesimpulan berbeda dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini. Kematian banyak rakyat sipil di Irak selama Perang Teluk karena kurangnya listrik di rumah sakit, yang disebabkan pengrusakan terhadap hampir semua pembangkit listrik Irak oleh serangan udara sekutu, dinyatakan oleh Irak sebagai kerusakan imbasan yang tidak proporsional. Di sisi lain, pejabat NATO pada musim semi dan panas 1995 cukup dapat mengklaim bahwa serangan NATO terhadap sasaran militer Serbia Bosnia di Bosnia-Herzegovina tidak membunuh rakyak sipil secara tidak proporsional dan karenanya, kerusakan imbasan terjadi secara proporsional. Karena itu, selain memiliki implikasi hukum, istilah itu sering digunakan untuk mendapatkan dukungan politik terhadap cara berperang tertentu atau untuk menghadapi dugaan akan pelanggaran hukum humaniter. Para pengamat diingatkan bahwa apapun klaim pemerintah atau angkatan bersenjata, serangan yang secara langsung ditujukan pada populasi sipil adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar pembedaan (distinction principle) dan tidak dapat dirujuk sebagai akibat kerusakan imbasan.

*Sumber : Crimes of War Project

AGIS ARDHIANSYAH, SH

Email : imiginaku@yahoo.com

Penulis adalah Alumni Universitas Brawijaya Malang dan sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta